Manajemen Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/Pendahuluan

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas
Langsung ke: navigasi, cari

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia yang terdiri dari 17.504 buah pulau besar dan kecil. Luasan perairan merupakan komponen yang dominan sehingga Indonesia disebut sebagai Negara Bahari dengan luas lautnya sekitar 7,9 juta km2 (termasuk daerah Zone Ekonomi Exclusive) atau 81% dari luas keseluruhan Indonesia. Panjang sungai di Indonesia mencapai 34.342 km dari 214 buah sungai dan panjang sungai yang dapat dilayari adalah sepanjang 23.255 km[1], itupun seringkali mengalami pengurangan kerana pengaruh musim. Angkutan sungai seringkali merupakan satu-satunya alternatif bagi mereka yang tinggal di daerah terisolasi sehingga merupakan instrumen penting dalam menanggulangi kemiskinan. Pulau besar Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi dan Jawa merupakan kawasan ekonomi utama Indonesia yang membangkitkan perjalanan barang dan pergerakan manusia yang sangat besar yang perlu dilayani oleh pemerintah maupun perusahaan swasta sebagai perwujudan dari visi Kementrian Perhubungan " Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah"

Transportasi antar pulau tidak bisa lepas dari transportasi yang menghubungkan pulau-pulau tersebut sebagai jembatan, diantaranya yang sangat penting adalah pergerakan melalui kapal penyeberangan berupa ferry roll on roll off yang lebih dikenal secara umum sebagai kapal roro atau feri roro. Sedang transportasi didalam pulau dapat pula memanfaatkan sungai-sungai besar ataupun danau serta waduk yang jumlahnya tidak sedikit.

Negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Philipina dan Jepang[2] merupakan negara yang sangat tergantung kepada angkutan penyeberangan. Bilamana permintaan semakin meningkat mulai dipikirkan angkutan yang bisa lebih efisien dengan menggunakan angkutan petikemas, dan bilamana permintaan sudah sedemikian tingginya dengan pembangunan jembatan sebagaimana dilakukan pada lintas Ujung Kamal dengan membangun Jembatan Suramadu yang telah dioperasikan pada tahun 2009 yang baru lalu dan sekarang sedang dipersiapkan untuk membangun jembatan antara antara Sumatera dan Jawa untuk mengantikan penyeberangan Merak-Bakauheni yang sudah sedemikian padatnya. Kalau kita lirik beberapa dekade belakangan ini banyak sungai-sungai lebar yang sebelumnya penyeberangan dilayani dengan kapal ro-ro ataupun ponton, sekarang sudah digantikan dengan jembatan.

Jaringan Jalan dan Sungai di Kalimantan Barat

Dampak yang langsung dirasakan dengan bertambah luasnya jaringan pelayanan angkutan penyeberangan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi dari kawasan atau pulau yang terhubungkan dengan pelayanan penyeberangan ini. Selain pertumbuhan ekonomi yang juga dapat dipetik adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang terhubungkan dengan jaringan pelayanan tersebut melalui harga barang-barang kebutuhan hidup yang lebih murah, termasuk meningkatkan peluang usaha, peluang untuk mengikuti pendidikan dan lain sebagainya. Saat ini terdapat kecenderungan menurunnya angkutan sungai yang disebabkan oleh kelemahan pada karakteristik operasinya, juga pertambahan panjang jaringan jalan yang dibangun menembus daerah-daerah terpencil (dan banyak yang sejajar sungai) tanpa mengakomodasi sistem pengembangan transportasi terpadu (dengan jaringan transportasi sungai). Salah satu contoh jaringan transportasi sungai di Indonesia adalah di Kalimantan Barat.

Gambar menunjukkan jaringan jalan utama transportasi jalan dan jaringan sungai yang ada. Terdapat beberapa sungai besar di Kalimantan Barat, diantaranya Sungai Kapuas, Sungai Sambas, Sungai Ambawang, dan sebagainya. Sungai terpanjang di Kalimantan Barat adalah Sungai Kapuas yang mengalir dari hulu (Kabupaten Putussibau) hingga daerah hilir (Kota Pontianak).

Definisi manajemen transportasi[sunting]

Didalam situs BitPipe.com[3] Manajemen Transportasi didefinisikan sebagai:

The management of transportation operations of all types, including tracking and managing every aspect of vehicle maintenance, fuel costing, routing and mapping, warehousing, communications, EDI implementations, traveler and cargo handling, carrier selection and management, accounting.

Atau kalau diterjemahkan :

Manajemen operasi dari semua jenis moda transportasi, termasuk pelacakan dan mengelola setiap aspek pemeliharaan kendaraan, biaya bahan bakar, routing dan pemetaan, pergudangan, komunikasi, implementasi EDI, perjalanan dan penanganan kargo, pemilihan moda angkutan dan manajemen, akuntansi.

Manajemen lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan upaya untuk memperlancar lalu lintas dan angkutan secara cepat, efisien serta aman untuk sampai ditujuan, dalam penerapan manajemen LLASDP dilakukan dengan tahapan perencanaan, penerapan/pelaksanaan serta pengendalian, dengan memperhatikan lalu lintas dan angkutan pada lintasan ASDP maupun lalu lintas di pelabuhan. Dalam manajemen LLASDP dapat dibagi menjadi sisi darat (saat penumpang/ kendaraan akan naik/ turun kapal ) dan sisi perairan yang merupakan lalu lintas kapal di laut, sungai dan danau. Sedangkan lalu lintas kapal di perairan merupakan lalu lintas saat kapal meninggalkan pelabuhan sampai dengan kapal tiba di pelabuhan tujuan.

Perencanaan angkutan sungai danau dan penyeberangan[sunting]

Untuk mempertemukan antara pertumbuhan kebutuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan dengan penyediaan prasarana dana sarana angkutan perlu didukung dengan suatu sitem perencanaan yang mempertimbangkan pertumbuhan kebutuhan angkutan dengan penyediaan sarana maupun prasana nya.

Dokumen yang menjadi acuan perencanaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan adalah: Masterplan Transportasi Darat yang dipersiapkan oleh Direktorat Jenderal perhubungan Darat, Rencana Jangka Menengah yang disusun oleh Bappenas atas masukan dari Kementrian Perhubungan serta Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 - 2014 yang dipersiapkan oleh Kementrian Perhubungan.

Pada tahun 2008 terjadi hambatan pelaksanaan penyeberangan antara Merak – Bakauheni dan lebih parah lagi pada tahun 2011 yang mengakibatkan antrian panjang berhari-hari. Permasalahan ini timbul sebagai akibat kurang pekanya sistem pemantauan arus sehingga tidak diperkirakan terjadinya hambatan dalam pelayanan tersebut. Ini merupakan salah satu contoh mis manajemen. Untuk mengatasi permasalahan ini terulang ditempat yang sama atau terjadi ditempatlain berbagai langkah dapat dilakukan diantaranya yang juga baru saja kita alami menyelesaikan permalahan penyeberangan antara Ujung – Kamal di Jawa Timur dengan pembangunan Jembatan Sura-Madu yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009.

Pembangunan jembatan untuk mengatasi tingginya permintaan tergantung kepada beberapa hal diantaranya yang paling penting adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan jembatan tersebut yang pada gilirannya harus dihitung keekonomiannya.

Pengorganisasian[sunting]

Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

Pelaksanaan Angkutan[sunting]

ASDP dilaksanakan bersama antara BUMN dengan Swasta dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Dalam hal pelayanan tidak bisa dilakukan secara komersil, pelayanan dilaksanakan dengan memberikan subsidi angkutan Perintis. Pemerintah mengharapkan bahwa pelayanan angkutan perintis ini merupakan langkah untuk mendongkrak pemerataan dan perekonomian masyarakat yang terhubungkan dengan pelayanan angkutan.

Pembanguan transportasi air di perairan daratan menurut Paskah Zuseta[4] memiliki potensi yang besar untuk menjadi pilihan sebagai moda transportasi yang efektif terutama di wilayah dengan lahan rawa pasang-surut yang luas, seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Untuk itu diperlukan langkah-langkah terobosan yang perlu ditindaklanjuti:

  • Pertama, menyusun master plan mengenai rencana pengembangan sistem transportasi air secara menyeluruh dan terpadu dengan rencana pengembangan wilayah dan sektor lainnya, seperti lingkungan hidup, teknologi, dan sumber daya air;
  • Kedua, memberikan iklim yang kondusif bagi usaha swasta atau masyarakat untuk berperan serta dalam berinvestasi maupun dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sistem transportasi air

Angkutan Perintis[sunting]

Selain angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang bersifat komersial pemerintah juga menyelenggarakanangkutan perintis yang bertujuan untuk:

  1. menghubungkan daerah terpencil dan atau belum berkembang/ terisolasi dalam rangka
  2. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum berkembang
  3. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh operator angkutan laut.

Angkutan perintis tersebut diselenggarakan karena sifat lintasnya yang tidak selalu menguntungkan, sehingga biaya operasionalnya tidak dapat ditutup dari pendapatan yang dihasilkan dari tarif yang ditetapkan, untuk itu pemerintah mengeluarkan subsidi operasi untuk penyelenggaraan angkutannya serta subsidi penyelenggaraan pelabuhan penyeberangannya.

Angkutan Komersil[sunting]

Implikasi yang muncul pada transportasi darat adalah bahwa sektor industri pengolahan membutuhkan transportasi sebagai alat distribusi hasil produksinya. Secara langsung biaya transportasi akan mempengaruhi harga jual hasil produksi sektor industri pengolahan, sehingga efisiensi sektor transportasi akan memberikan keuntungan dengan penurunan harga jual produksi dan kemungkinan keterjangkauan oleh masyarakat semakin besar. Dengan pertambahan permintaan mendorong pelayanan yang dapat dijalankan secara komersil.

Pengendalian[sunting]

Demi ketertipan dan keberlangsungan usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan perlu pengendalian yang baik oleh pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, demikian pula pengusaha angkutan dapat beroperasi memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan keuntungan yang wajar. Keseimbangan inilah yang perlu dikendalikan oleh pemerintah dengan baik, kesalahan dalam mengatur keseimbangan ini dapat mengakibatkan masyarakatnya tidak terlayani dengan baik ataupun pengusaha menuju kepada kebangkrutan.

Fungsi pengawasan/pengendalian pada intinya[5] adalah memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana, sehingga harus ada perencanaan tertentu dan intruksi dan wewenang kepada bawahan kita. Prinsip lainnya adalah harus mengrefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan dari aktifitas yang harus dievaluasi, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, fleksibel, dapt merefleksikan pola organisasi, ekonomis, dapat dimengerti dan dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Referensi[sunting]

  1. Masterplan Transportasi Darat [1]
  2. Asian Development bank: Bridges Across Oceans: Initial Impact Assesment of the Philippines Nautical Highway System and Lessons for Southeast Asia. Manila 2009
  3. http://www.bitpipe.com/tlist/Transportation-Management.html
  4. Seminar Nasional Pembangunan Angkutan Sungai Terpadu [2]
  5. Fungsi pengawasan dalam organisasi [3] , Diunduh tanggal 2 September 2011