Belt and Road Initiative: Bagaimana Bantuan Luar Negeri Mengubah Citra Tiongkok di Indonesia

A. INTRODUCTION

Hubungan diplomatik antara negara Indonesia dan Tiongkok sudah berlangsung sejak tahun 1950 dan terus berkembang ditandai dengan ikatan ekonomi yang kuat serta kerja sama di berbagai sektor. Hal ini dapat dilihat dari ketertarikan timbal balik antara kedua negara ini. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam perekonomian serta industri tertarik untuk belajar dari pengalaman Tiongkok dalam pengembangan teknologi, energi terbarukan, dan berbagai proyek infrastruktur. Sementara Tiongkok tertarik untuk memperluas pengaruhnya serta kerja sama diberbagai industri seperti teknologi digital, infrastruktur yang canggih, dan kendaraan energi baru. Dapat dikatakan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek, mencakup dimensi politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Kedua negara ini juga memandang pentingnya untuk memelihara stabilitas regional dan mengatasi isu-isu global bersama. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perbedaan pandangan terkait klaim teritorial di Laut China Selatan, Indonesia cenderung mengutamakan dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam sektor ekonomi juga, kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia, dan investasi Tiongkok di sektor-sektor vital seperti infrastruktur dan energi telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian, terdapat juga keprihatinan terkait ketidakseimbangan perdagangan dan dampaknya terhadap sektor industri domestik di Indonesia.

Indonesia terlibat sebagai mitra Tiongkok dalam Belt and Road Forum dan menerima bantuan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat hingga pembangunan yang sedang berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN). Belt and Road Forum atau BRF, merupakan forum untuk inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2013 dengan tujuan untuk membangun infrastruktur ekonomi serta konektivitas antar negara mitra Tiongkok di seluruh dunia. Dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, BRF berfungsi sebagai platform yang mempromosikan kolaborasi dan pertukaran gagasan untuk mendukung implementasi proyek-proyek yang terkait dengan Belt and Road Initiative (BRI).

Indonesia sebagai negara maritim dunia sesungguhnya mulai menginisiasi proyek Poros Maritim Global atau Global Maritime Fulcrum (GMF) yang bertujuan untuk mengembangkan sektor maritim Indonesia dan meningkatkan konektivitasnya dengan negara lain. Hal ini dapat dikatakan cukup sejalan dengan misi Tiongkok untuk membangun konektivitas. Dalam the 3rd Belt and Road Forum yang dilaksanakan pada 18 Oktober 2023 di Beijing, Presiden Indonesia, Joko Widodo bersama Presiden Tiongkok, Xi Jinping, bertemu untuk membahas kepentingan strategis dari kelanjutan penguatan kemitraan strategis Tiongkok-Indonesia. Kedua belah pihak mengucapkan selamat atas selesainya dan dibukanya lalu lintas Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang merupakan proyek andalan BRI di Indonesia. Indonesia juga menyatakan minatnya untuk belajar dari keberhasilan proyek kereta api berkecepatan tinggi milik Tiongkok, seperti kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung, yang merupakan bagian dari Belt and Road Initiative. Oleh karena itu, dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menekankan pada kemitraan yang setara serta sense of ownership dari transfer teknologi yang pernah diberikan oleh Tiongkok. Kedua negara ini akan terus mengupayakan sinkronisasi lebih lanjut pada strategi pembangunan mereka, memberikan dorongan berkelanjutan untuk memperluas dan memperdalam kerja sama yang bermanfaat bagi kedua negara ini terlepas dari berbagai perdebatan mengenai BRI.

Pada dasarnya, Belt and Road Initiative berfungsi sebagai komponen penting dalam kebijakan bantuan luar negeri Tiongkok, yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas dan meningkatkan kepentingan ekonomi hingga keamanan. Namun, sejak diinisiasi di tahun 2013 hingga saat ini, masih muncul berbagai respon terhadap eksistensi proyek ini, ada yang optimis dan ada juga yang terang-terangan menunjukkan sinisme. BRI ini masih sering dipandang oleh sebagian pihak sebagai sarana bagi Tiongkok untuk menciptakan alternatif terhadap tatanan internasional liberal yang ada dan menjadi ciri khas barat saat ini. Hal ini juga dianggap telah menimbulkan kekhawatiran mengenai ‘Debt Trap’ serta potensi pembangunan regional dan ekspansi militer yang dipimpin oleh Tiongkok. Inisiatif ini juga mendapat tentangan dari beberapa negara yang mengalami krisis utang karena besarnya biaya proyek. Padahal krisis utang bisa saja terjadi karena manajemen yang buruk dari negara penerima bantuan.

Di Indonesia, sejak awal inisiasi proyek BRI ini, muncul juga berbagai kritik dan kekhawatiran akan dominasi Tiongkok di industri domestik. Apalagi Indonesia dan Tiongkok menganut ideologi yang berbeda, dan terkadang masih ada sentimisme terhadap ideologi komunis yang dianut Tiongkok. Secara keseluruhan, motif bantuan luar negeri Tiongkok lewat proyek BRI di Indonesia masih sering dipandang sebagai sumber perdebatan, dimana beberapa orang memandangnya sebagai sarana bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya, sementara yang lain menyatakan kekhawatiran mengenai potensi dampak negatifnya terhadap negara-negara yang berpartisipasi. Meski masih banyak perdebatan tentang motif Tiongkok dalam mega proyek ini, Indonesia sebagai salah satu mitra memiliki dinamika hubungan tersendiri yang berlandaskan pada nilai dasar politik luar negeri Indonesia. Filosofi “Bebas-Aktif” atau Non-Alignment membuat Indonesia tidak bisa terlalu berpihak pada salah satu great power yang ada di dunia, baik barat maupun timur. Menjelang tahun pemilu 2024, mulai muncul berbagai anggapan tentang arah kebijakan luar negeri dari para calon presiden di Indonesia. Ini kemudian membuat dinamika politik dalam negeri menjadi hal yang bisa saja dipengaruhi oleh great powers dunia masa kini.

B. ANALYTICAL FRAMEWORK AND METHODS

Tulisan ini menggunakan konsep Motif Bantuan Luar Negeri oleh David Sogge. Sogge mengklasifikasikan motif tersebut menjadi tiga kategori utama, yakni Socio-Political Motive, Mercantile Motive, dan Humanitarian & Ethical Motive. Ketiga motif tersebut memberikan dasar untuk memahami tujuan suatu negara di balik pemberian bantuan luar negeri. Pertama, Socio-Political Motive menyoroti kepentingan politis negara donor dalam memberikan bantuan. Indikator utama motif ini melibatkan upaya untuk membangun dukungan negara penerima di forum internasional. Bantuan luar negeri juga dapat digunakan untuk memperoleh loyalitas pemimpin negara penerima serta menciptakan ikatan politis yang menguntungkan. Dengan demikian, bantuan luar negeri bukan hanya alat untuk membantu secara ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi yang kuat. Kedua, Mercantile Motive mengeksplorasi hubungan antara bantuan luar negeri dengan keuntungan ekonomi bagi negara donor. Indikator utama motif ini melibatkan aspek perdagangan, dimana bantuan dapat membuka akses pasar untuk ekspor negara donor di negara penerima. Selain itu, bantuan juga dapat digunakan untuk mempromosikan bisnis dan teknologi dari negara donor, membuka peluang investasi, dan memberikan akses terhadap sumber daya alam dan manusia negara penerima. Ketiga, Humanitarian & Ethical Motive yang menekankan pada aspek kemanusiaan dan etika dalam memberikan bantuan luar negeri. Indikator utama motif ini melibatkan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara penerima, menunjukkan simpati atau belas kasihan dalam situasi krisis, dan menciptakan perubahan pandangan atau citra positif terhadap negara donor di mata negara penerima. Bantuan luar negeri diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial dan moralitas internasional.

Dalam menerapkan kerangka konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengaplikasikan analisis terhadap motif bantuan luar negeri Tiongkok melalui program Belt and Road Initiative (BRI) di Indonesia. Melalui metode Kualitatif-Deskriptif, dengan data sekunder yang dihimpun dari berbagai literatur dan sumber di internet, tulisan ini akan mengungkapkan dampak BRI terhadap pandangan Indonesia terhadap Tiongkok sebagai salah satu great power di dunia. Pertama, akan diinvestigasi bagaimana Socio-Political Motive dari Tiongkok tercermin dalam kebijakan BRI, apakah terdapat upaya untuk membangun dukungan politis dari pemerintah Indonesia atau menciptakan loyalitas dari pemimpin-pemimpin regional. Selanjutnya, akan dianalisis Mercantile Motive, terfokus pada dampak BRI terhadap ekonomi Indonesia, seperti peluang perdagangan, investasi, dan transfer teknologi. Terakhir, Humanitarian & Ethical Motive akan dievaluasi melalui penilaian terhadap upaya Tiongkok dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia dan dampak sosial-ekonomi positif yang mungkin timbul.

C. RESULT AND DISCUSSION

Sogge telah memetakan tiga motif bantuan luar negeri, yaitu Socio-Political Motive, Mercantile Motive, dan Humanitarian & Ethical Motive yang akan digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap perubahan citra Tiongkok di Indonesia, terutama sejak dimulainya proyek BRI di Indonesia.

A. Socio-Political Motive

Tiongkok sebagai new emerging donors sekaligus salah satu great power dunia masa kini tentu memiliki agenda politis yang tertuang dalam berbagai skema bantuan luar negerinya. BRI sendiri dapat dikatakan didorong oleh kombinasi motif geopolitik dan ekonomi yang strategis. Secara geopolitik, BRI dipandang sebagai cara Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya dan mendorong eksistensinya agar lebih tegas di ranah global. Strategi pembangunan BRI bertujuan untuk membangun konektivitas dan kerja sama di enam koridor ekonomi utama yang mencakup Tiongkok, mulai dari Mongolia dan Rusia, negara-negara Eurasia, Asia Tengah dan Barat, Pakistan serta negara-negara lain di anak benua India, dan Indocina.

Dalam melihat Socio-Political Motive Tiongkok dalam poyek BRI di Indonesia, ada beberapa Indikator yang dapat digunakan yaitu Interventions, Access dan Cooperation. Indikator Intervensi menyoroti usaha negara pemberi bantuan untuk menjaga agar negara penerima tetap bersikap terbuka dan mendukungnya, terutama dalam konteks kepentingan nasional negara yang memberikan bantuan. Tiongkok dalam hal ini berusaha mengintervensi Indonesia dengan pemberian bantuan lewat BRI, agar Indonesia dapat menunjukkan keberpihakan terhadap Tiongkok di berbagai forum internasional. Kedua negara memiliki kepentingan nasional yang saling terkait dan saling menguntungkan. Tiongkok berusaha memperluas pengaruhnya serta meningkatkan konektivitas di kawasan, sementara Indonesia, dalam upaya mencapai status negara maju, melihat Tiongkok sebagai mitra penting dalam bidang teknologi dan infrastruktur. Hal ini terlihat jelas melalui proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), di mana Tiongkok turut campur tangan dengan memberikan bantuan pembangunan infrastruktur dan investasi asing. Dengan adanya intervensi ini, hubungan kedua negara terus berkembang, menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai aspek pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai pihak masih skeptis dan takut akan intervensi Tiongkok ini. Dikhawatirkan intervensi yang berlebih bisa menimbulkan ketergantungan atau bahkan pengaruh terhadap pembuatan kebijakan di Indonesia.

Lalu, ada dua indikator lainnya untuk mengetahui motif ini, yaitu Cooperation dan Access. Cooperation berarti hubungan kerjasama yang terjalin antara negara donor dan negara penerima, yang bisa dilihat sebagai hasil dari loyalitas kedua negara. Sedangkan Access berkaitan dengan loyalitas pemimpin negara juga sikap loyal negara penerima terhadap negara donor sehingga negara donor dapat menjalankan programnya dengan tujuan kepentingan nasional negara donor itu sendiri. Dalam hal ini, bantuan luar negeri Tiongkok dalam skema BRI jelas memberikan akses lebih bagi Tiongkok untuk mendapatkan kesetiaan Indonesia untuk terus melanggengkan proyek ini. Perjanjian BRI Tiongkok dan Indonesia dimulai ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dan cukup terlihat bagaimana loyalitas Indonesia terhadap Tiongkok selama Presiden Joko Widodo masih menjabat. Ini dapat dilihat pada bagaimana Tiongkok bisa mendapatkan akses lebih terhadap perekonomian serta pembangunan di Indonesia, jadi bukan hanya pada proyek BRI saja. Di tahun 2015, Tiongkok dan Indonesia merayakan 65 tahun hubungan bilateral yang sudah terjalin, dan dalam kesempatan ini, kedua negara juga menyetujui beberapa Nota Kesepahaman (MoU), yaitu:

Tabel 1. MoU antara Tiongkok dan Indonesia pada perayaan 65 tahun hubungan Bilateral

No	Memorandum of Understanding
1	Kerjsama Ekonomi antara Menko Perekonomian RI dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT
2	Kerjasama Pembangunan Industri dan Infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT dengan Menteri BUMN
3	MoU Antara Menteri BUMN dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi RRT Untuk Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung
4	MoU antara Badan SAR Nasional (BASARNAS) RI dengan Menteri Transportasi RRT
5	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah RI dan RRT untuk pencegahan pajak berganda
6	MoU antara Lembaga Pengembangan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Badan Antariksa Nasional RRT
7	MoU Kerjasama antara Menteri BUMN dengan China Development Bank Corporation (CDBC)
8	Kerangka Kerjasama Antariksa 2015-2020 antara Lapan dan Lembaga Antariksa China

Sumber: diolah penulis dari website Sekretariat Kabinet RI, 2015

Di periode kedua masa kepemimpinannya pun, Presiden Joko Widodo tetap memperkuat hubungan kedua negara lewat lebih banyak inisiasi kerja sama dalam berbagai sektor. Pada 17 Oktober 2023, kembali disetujui beberapa MoU kerjasama dengan sektor-sektor yang lebih beragam (Tabel 2). Periode ini adalah masa pasca pandemi Covid-19, sehingga sektor kerjasama dengan Tiongkok pun menjadi lebih beragam, menunjukkan bahwa akses Tiongkok dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia semakin meluas.

Tabel 2. MoU antara Tiongkok dan Indonesia di tahun 2023

No	Memorandum of Understanding
1	Protokol tentang Persyaratan Pemeriksaan, Karantina, dan Sanitasi Veteriner Terhadap Produk Perairan Liar yang Akan Diekspor dari Indonesia ke Tiongkok
2	Protokol Persyaratan Karantina dan Kebersihan Hewan Akuatik yang Dapat Dimakan dari Indonesia ke Tiongkok
3	MoU Kerja Sama Implementasi Inisiatif Pembangunan Global (Global Development Initiative/GDI)
4	MoU Dialog Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan
5	MoU Kerja Sama Pembangunan Perdesaan dan Pengentasan Kemiskinan
6	MoU       tentang      Pertukaran      Pengalaman                                   untuk          Tata                     Kelola                   dan Pembangunan Berkelanjutan
7	MoU tentang Pembentukan Mekanisme Koordinasi Promosi Bersama Poros Maritim Global dan Belt and Road Initiative
8	MoU Pendalaman Kerja Sama Bidang Kedokteran dan Kesehatan
9	MoU Penguatan Investasi dan Kerja Sama Ekonomi
10	MoU Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran serta Kerja Sama dalam Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: diolah penulis dari website Sekretariat Kabinet RI, 2023

Melihat potensi Indonesia dan Tiongkok dalam berbagai sektor terutama ekonomi dan industri, presiden Joko Widodo pun mendorong agar kedua negara bisa terus bersinergi. Pada kesempatan memberikan sambutan di the 3rd Belt and Road Forum tanggal 18 Oktober 2023, presiden Joko Widodo menekankan pentingnya sense of ownership terhadap kereta cepat milik Indonesia yang disinergikan dengan BRI, agar Tiongkok bisa memberikan ruang kepemilikan bagi Indonesia sebagai tuan rumah untuk menjalankan proyek nasionalnya secara mandiri. Ini menjadi penting karena Indonesia memiliki tujuan yang besar yang diharapkan bisa terus bersinergi juga dengan Tiongkok dalam pembangunan ibu kota baru IKN, transisi energi, dan hilirisasi industri.

Loyalitas Indonesia terhadap Tiongkok di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini menimbulkan berbagai respon dari pihak domestik. Sebagian kalangan menganggap bahwa kedekatan ini memiliki potensi menjadi ancaman, terutama jika pengaruh Tiongkok terlalu mendominasi di dalam negeri. Mereka khawatir bahwa ketergantungan terlalu besar pada Tiongkok dapat mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Beberapa skeptis juga mengamati adanya dampak ekonomi dan politik yang mungkin muncul akibat integrasi yang kuat antara kedua negara. Apalagi perlu selalu diingat bahwa Politik Luar Negeri Indonesia harus “Bebas-Aktif” atau Non-alignment, jadi Indonesia tidak bisa telalu berpihak pada salah satu great power yang ada di dunia. Di sisi lain, ada pandangan yang berpendapat bahwa terpilihnya Gibran Rakabuming Raka, anak dari presiden Joko Widodo, sebagai kandidat wakil presiden Indonesia pada Pemilu 2024 merupakan salah satu upaya presiden Joko Widodo untuk mempertahankan kedekatannya dengan Tiongkok. Langkah tersebut dianggap sebagai strategi untuk menjamin kelancaran proyek infrastruktur yang bersinergi dengan BRI lainnya dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan mempertahankan hubungan akrab dengan Tiongkok, diharapkan Indonesia dapat terus menerima dukungan investasi serta bantuan pembangunan infrastruktur yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi negara.

Secara keseluruhan, bantuan luar negeri yang diberikan oleh Tiongkok kepada Indonesia melalui proyek BRI memberikan dampak yang cukup signifikan pada berbagai aspek sosial dan politik di Indonesia. Intervensi Tiongkok dalam peran 'mitra' pembangunan telah memberikan sentuhan yang luas, tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur tetapi juga dalam dinamika sosial dan politik di tanah air. Tiongkok tidak hanya berusaha memperluas pengaruhnya di Indonesia melalui kerjasama pembangunan, tetapi juga melalui upaya untuk mendapatkan dukungan Indonesia dalam forum internasional dan di tingkat kawasan, terutama mengingat posisi Indonesia sebagai negara paling berpengaruh di ASEAN. Bantuan luar negeri Tiongkok ini membuka pintu untuk lebih banyak kerjasama antara kedua negara, yang sesungguhnya bisa saja menciptakan ketergantungan yang semakin kuat. Dengan membantu proyek-proyek strategis seperti IKN, transisi energi, hingga hilirisasi industri, Tiongkok telah berhasil memperoleh loyalitas dari pemimpin Indonesia. Maka, bantuan luar negeri Tiongkok ke Indonesia melalui proyek BRI tidak hanya menjadi wujud kerjasama pembangunan, tetapi juga strategi diplomatis yang memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara.

B. Mercantile Motives

Dalam melihat Mercantile motives atau motif ekonomi dalam pemberian bantuan luar negeri, ada dua indikator yang dapat digunakan, yaitu Ekspor-Impor dan Investasi. Indikator Ekspor-Impor dalam bantuan luar negeri lebih berpengaruh pada hubungan jangka panjang dalam perdagangan antara negara donor dan negara penerima. Apabila negara donor tidak lagi memprioritaskan bantuan luar negerinya, maka ada ekspor yang tetap bisa berlangsung ke negara penerima. Sementara indikator Investasi berkaitan dengan masuknya bantuan luar negeri ke negara penerima yang biasanya sejalan dengan masuknya investasi dari negara donor. Hal ini bisa menguntungkan kedua belah pihak serta membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan negara donor untuk melakukan investasi asing (FDI).

Hubungan Tiongkok dan Indonesia dalam hal perdagangan dapat dikatakan telah berjalan baik jauh sebelum proyek BRI ini masuk ke Indonesia. Berdasarkan data dari China Customs, hingga Oktober 2022, total nilai perdagangan kedua negara ini telah mencapai USD 122,47 miliar, tumbuh sekitar 26,29% dari tahun sebelumnya. Tiongkok kini menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia, dengan nilai ekspor sebesar USD 16,8 miliar, dan sumber impor terpenting bagi Indonesia juga.

Data Ekspor Indonesia ke Tiongkok di tahun 2021

Terlihat pada gambar di samping, ekspor yang dilakukan Indonesia ke Tiongkok kebanyakan merupakan komoditas pertambangan serta bahan pangan. Investasi Tiongkok dalam sektor pertambangan di Indonesia telah menjadi bagian integral dari hubungan ekonomi antara kedua negara ini. Tiongkok secara signifikan mengalokasikan dana investasi untuk mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia, terutama dalam industri pertambangan. Hal ini bukan tanpa alasan, Tiongkok yang gencar mengembangkan teknologinya tentu membutuhkan sumber daya alam yang besar, seperti batu bara, nikel, dan tembaga, yang sangat dibutuhkan oleh industri manufaktur Tiongkok. Investasi pada sektor ini dapat dikatakan sejalan dengan Inisiatif Belt and Road (BRI) yang dicanangkan oleh pemerintah Tiongkok, yang bertujuan untuk memperluas konektivitas dan kerja sama ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, investasi China di sektor pertambangan juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia dengan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan infrastruktur, dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang menerima investasi tersebut. Meskipun investasi ini memberikan sejumlah manfaat, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola investasi ini dengan bijaksana untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi dan lingkungan berjalan seiring, dan untuk memitigasi risiko terkait dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan, serta tetap menjaga agar sektor pertambangan tidak didominasi oleh pihak asing.

Data Ekspor Tiongkok ke Indonesia di tahun 2021

Gambar di atas menunjukkan persentase ekspor Tiongkok ke Indonesia pada tahun 2021. Terlihat bahwa sebagian besar komoditas yang diekspor adalah penunjang industri teknologi, menunjukkan bahwa Tiongkok cukup gencar menjadikan Indonesia sebagai mitranya dalam industri teknologi. Barang-barang teknologi yang diekspor Tiongkok adalah barang setengah jadi atau barang yang sudah jadi. Jika melihat kembali pada data ekspor Indonesia ke Tiongkok, Indonesia kebanyakan mengekspor barang mentah. Ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik dimana Indonesia menyediakan bahan baku lalu Tiongkok yang mengelolanya. Hal ini tentu tidak merugikan Indonesia, karena Indonesia pun merasa perlu belajar dari keberhasilan Tiongkok di industri teknologi.

Salah satu proyek BRI yaitu Whoosh atau kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah diresmikan di tahun 2023 menjadi bukti nyata keberhasilan pengembangan teknologi di Indonesia. Presiden Joko Widodo melihat pentingnya untuk terus melanjutkan kolaborasi dan sinergitas dari BRI, sehingga Indonesia sejauh ini sangat terbuka terhadap investasi asing (FDI) dari Tiongkok. Namun, pengelolaan terhadap bantuan luar negeri maupun investasi yang masuk ke Indonesia juga tentu harus diperhatikan. Pemerintah perlu memeriksa dan memastikan bahwa kondisi keuangan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek BRI berada dalam keadaan baik, karena hal ini memiliki kaitan dengan risiko pinjaman yang diambil. Selain itu, masalah korupsi juga harus menjadi perhatian utama pemerintah. Terdapat pandangan bahwa pelaksanaan proyek BRI dapat memicu peningkatan kasus korupsi dan perilaku otoriter yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Ancaman korupsi ini tidak hanya berasal dari pihak pemerintah atau perusahaan Indonesia, tetapi juga dari pejabat dan pemerintah Tiongkok. Oleh karena itu, pengawasan serta tata kelola yang baik harus diterapkan agar bantuan yang diberikan Tiongkok ini tidak menjadi ‘Debt Trap’ bagi Indonesia.

C. Humanitarian and Ethical Motives

Untuk melihat Humanitarian and Ethical Motives dalam pemberian bantuan luar negeri, terdapat dua indikator yaitu, reducing poverty dan showing compassion yang saling berkaitan. Indikator reducing poverty penting untuk melihat apakah negara donor memberikan bantuan dengan tujuan untuk benar-benar membantu negara penerima agar bisa keluar dari kemiskinan. Idealnya, bantuan luar negeri dibarengi dengan pengawasan serta evaluasi guna memastikan pengelolaan bantuan dilakukan dengan tata kelola yang baik. Compassion atau simpati dalam indikator ini lebih berkaitan dengan situasi krisis seperti simpati terhadap korban perang, bencana, dan sebagainya.

Belt and Road Initiavite milik Tiongkok jika dilihat dari sisi positif dan kemanusiaan, merupakan proyek yang sangat bermanfaat bagi developing countries dan least developed countries karena jalur konektivitas yang dibuat, baik di darat maupun jalur maritim. BRI menjangkau wilayah benua Asia, Afrika, hingga Eropa. Negara-negara berkembang dan miskin di wilayah ini bisa saja kurang memiliki akses untuk perdagangan lintas batas karena keterbatasan teknologi yang dimiliki. BRI kemudian memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara berkembang dan negara miskin dengan memperluas akses terhadap perdagangan lintas batas. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun infrastruktur yang kuat, menghubungkan berbagai negara melalui jaringan transportasi, perdagangan dan komunikasi.

Dengan meningkatkan konektivitas ini, BRI dapat membantu negara-negara yang berkembang atau miskin untuk mengurangi hambatan perdagangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang luas menciptakan peluang pekerjaan lokal dalam jumlah besar, mengurangi tingkat pengangguran, dan tentu saja bisa membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. BRI juga mencakup investasi dalam sektor-sektor sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatnya konektivitas dan infrastruktur, negara-negara berkembang dapat lebih mudah mengakses pasar global dan memperluas keberlanjutan ekonomi mereka. Meskipun BRI memberikan potensi manfaat yang besar, penting untuk mencatat bahwa implementasinya harus dilakukan dengan penuh transparansi, berpegang pada standar ekologi yang tinggi, dan memperhatikan aspek kemanusiaan. Upaya kolaboratif antara Tiongkok dan negara penerima BRI dapat memastikan bahwa proyek ini memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.

Peta Cakupan Wilayah BRI, baik darat maupun laut

Di Indonesia, proyek BRI yang sudah berhasil sejauh ini ada Whoosh yang merupakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Keberhasilan ini menjadi suatu kebanggan bagi kedua belah pihak, Indonesia bangga karena bisa mendapatkan teknologi canggih dan ingin terus belajar dengan Tiongkok, sementara Tiongkok mendapat credit/prestige dari keberhasilan Indonesia itu. Citra Tiongkok sebagai emerging donors menjadi menonjol karena keberhasilan proyek BRI di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Proyek BRI di Indonesia memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini melalui beberapa mekanisme. Salah satu aspek utama adalah pembangunan infrastruktur yang melibatkan sektor-sektor kunci seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang ditingkatkan dapat membuka akses ke wilayah-wilayah terpencil, memfasilitasi pergerakan barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antar-daerah di Indonesia yang selama ini mungkin masih sulit terjangkau. Hal ini kemudian dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan membantu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan. Keberhasilan BRI di Indonesia mendorong semakin banyaknya kerjasama maupun investasi asing dari Tiongkok ke Indonesia. Investasi akan membuka lapangan pekerjaan, dan lapangan pekerjaan akan membantu mengurangi kemiskinan. Investasi yang datang dalam proyek-proyek BRI maupun kerjasama ekonomi lainnya dapat menggerakkan ekosistem bisnis lokal, memberikan manfaat jangka panjang pada tingkat ekonomi makro maupun mikro.

Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan pengurangan kemiskinan melalui proyek BRI di Indonesia akan tergantung pada implementasinya yang baik, transparansi, dan peningkatan kapasitas institusi pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pemantauan yang ketat terhadap tata kelola pemerintah, pengalolaan sumber daya maupun dana bantuan yang di dapat, serta dampak lingkungan yang mungkin berpotensi muncul karena proyek BRI. Pemenuhan hak-hak masyarakat lokal juga perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan.

D. CONCLUSION

Secara keseluruhan, Belt and Road Initiative (BRI) telah membawa perubahan yang signifikan terhadap citra Tiongkok di Indonesia melalui berbagai motif yang melibatkan aspek politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Dari segi politik, BRI memberikan Tiongkok posisi strategis sebagai mitra pembangunan utama bagi Indonesia, yang dapat mempengaruhi keputusan dan dukungan di forum internasional. BRI di Indonesia mendapatkan loyalitas dari pemerintah yang meski sudah mendekati pergantian Presiden di tahun 2024 pun tetap berusaha untuk membuat proyek-proyek BRI serta investasi asing dari Tiongkok untuk tetap masuk. Dalam konteks ekonomi, BRI membawa manfaat nyata di Indonesia, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, peluang investasi asing dari sektor publik maupun swasta, dan peningkatan akses ekspor dan impor, yang memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Motif kemanusiaan dari BRI juga dapat dilihat dalam upaya Tiongkok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan investasi dalam sektor-sektor sosial. Pembangunan ini diharapkan bisa membawa perubahan positif serta menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, seperti membantu peningkatan akses gterhadap berbagai fasilitas publik bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Meskipun demikian, skeptisisme terhadap motif sebenarnya dari Tiongkok dalam bantuan luar negeri ini tetap ada. Beberapa pihak masih meragukan niat Tiongkok dalam proyek ini, mempertanyakan apakah motif politik dan ekonomi Tiongkok mungkin memasukkan elemen dominasi atau kepentingan yang lebih besar yang mungkin tidak sepenuhnya diungkap. Dengan demikian, sejauh ini BRI telah membawa perubahan positif dan berdampak besar pada hubungan Tiongkok-Indonesia, kritik dan keraguan terhadap motif sebenarnya tetap eksis. Sehingga dapat dikatakan bahwa citra Tiongkok di mata Indonesia sudah cukup baik, namun masih banyak yang menaruh rasa curiga dan khawatir akan eksistensi Tiongkok di Indonesia bisa menyebabkan ‘Debt Trap’.