Motif Bantuan Luar Negeri Inggris Dalam Implementasi Program Mentari di Indonesia

A. Latar Belakang

Kolonialisme Inggris di masa lalu memberikan dampak mendalam terhadap kebijakan luar negeri. Negara-negara yang sebelumnya menjadi koloni, termasuk Inggris sendiri, masih aktif terlibat dalam negara-negara yang pernah mereka kolonialisasi. Keterlibatan mereka memainkan peran penting melalui berbagai cara, termasuk partisipasi dalam bantuan luar negeri. Kekuatan kolonial memberikan lebih banyak bantuan bilateral kepada negara-negara bekas jajahannya dibandingkan negara-negara lain.

Sejarah struktur bantuan luar negeri dimulai dengan kolonialisme Eropa yang telah dikaitkan dengan pergeseran kepentingan ekonomi dan politik dengan kekuatan kolonial yang menggunakan bantuan tersebut untuk membangun infrastruktur di wilayah jajahannya. Bahkan setelah koloni memperoleh kemerdekaan, dukungan asing terus terfokus pada pembangunan ekonomi (Phillips, 2013). Sebagian besar bantuan kepada negara-negara bekas jajahan antara lain mendukung kebijakan perlindungan sosial, mendanai kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Inggris sebagai penyalur donor lebih bergantung pada lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional dalam menyalurkan bantuan.

Keterlibatan gereja dalam moralitas dan orientasi kebijakan kolonialisme menjadi landasan bagi hubungan yang erat antara Inggris dan sejumlah negara yang mengalami pengaruh kolonial. Gereja yang mendominasi lembaga bantuan luar negeri menciptakan landasan moral yang memandu kebijakan dan implementasi bantuan. Namun, sekarang pemerintah Inggris, melalui Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO), secara aktif memanfaatkan bantuan luar negeri untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang telah disepakati di PBB.

Motif bantuan luar negeri Inggris dalam implementasi Program Mentari di Indonesia Salah satu fokus utama bantuan luar negeri Inggris, melalui FCDO, adalah melibatkan diri dalam implementasi SDG di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, Program Mentari merupakan inisiatif yang mencerminkan komitmen Inggris terhadap pengentasan kemiskinan, pertumbuhan inklusif, dan kesetaraan gender melalui pengembangan sektor energi terbarukan. Keberhasilan program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama di wilayah timur Indonesia yang menjadi fokus utama.

Infrastruktur energi yang berkualitas tinggi dianggap sebagai kunci penting dalam mengatasi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan inklusif. Program Mentari, sebagai bagian dari bantuan luar negeri Inggris, memiliki tujuan utama untuk menciptakan kebijakan lingkungan yang mendukung energi terbarukan, meningkatkan akses terhadap energi di Indonesia bagian timur, mendukung pembangunan ekonomi, serta merancang praktik yang baik dan inovatif.

Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia, menghadapi tantangan signifikan dalam hal akses terhadap energi. Meskipun memiliki potensi besar untuk mengembangkan sumber energi terbarukan, kendala kebijakan dan akses terhadap pendanaan menghambat pertumbuhan sektor ini. Dalam konteks ini, Inggris, dengan keahlian dan pengalaman dalam transisi karbon rendah, teknologi inovatif, dan energi terbarukan, dapat memberikan dukungan yang spesifik dan tertarget untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selama beberapa tahun terakhir Inggris telah melakukan implementasi energi terbarukan yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara. Pada tahun 2018 listrik telah menjadi penyumbang energi utama. Dari total energi pada tahun 2021, listrik telah menyumbang 51%, lebih tinggi daripada gas bumi (UK Energy Brief, 2022). Keterlibatan Inggris dalam energi terbarukan tidak hanya memberikan manfaat bagi negara-negara penerima bantuan, tetapi juga telah membuktikan keberhasilannya dalam kontribusinya terhadap perekonomian Inggris sendiri. Melalui implementasi energi terbarukan, Inggris telah berhasil mengurangi ketergantungan pada sumber energi tradisional dan meningkatkan kontribusi sektor energi terbarukan pada tingkat yang signifikan. Keberhasilan ini menjadi contoh baik yang dapat diterapkan di negara-negara lain, termasuk Indonesia.

B. Kerangka Analisis

Buku ini menggunakan kerangka analisis Teori Carol Lancaster yang dimuat dalam  publikasi Foreign Aid: Diplomacy, Development, and Domestic Politics.

1. Ide  

Menurut lancaster ide dapat disebut juga sebagai 'pandangan dunia' dimana terdapat  nilai-nilai seperti budaya, agama, idologi, mana yang benar dan mana yang tidak. Norma dan  prinsip kepercayaan yang terkonstruksi. Prinsip ini sebagai contoh yaitu apa yang dilakukan oleh negara maju yaitu dimana pemikiran negara maju harus memberikan bantuan kepada  negara miskin. Lancaster memberikan contoh sistem liberal Amerika serikat dan demokrasi di  negara Skandinavia, dimana terdapat cara pandang yang berbeda antara keduanya. Liberal  memiliki pandangan dimana pemerintah akan melakukannya dengan baik jika diatur secara  minimal. Di sisi lain norma demokrasi Skandinavia bertumpu pada solidaritas sosial yang  meningkatkan popularitas bantuan luar negeri pada negara-negara Skandinavia (Lancaster,  2008: 31–32).

2. Institusi

Institusi politik menentukan alur pembentukan aturan, siapa saja yang dapat  menentukan agenda isu, siapa saja yang dapat menentukan kebijakan dan siapa saja yang  dapat melakukan veto kebijakan. Lancaster menggambarkan tiga aspek institusi politik yaitu  peraturan pemilu yang mengandung sistem parlementer dan presidensial serta peran badan  legislatif serta pemerintah daerah dan entitas semi publik seperti komite penasihat dan LSM  yang didukung oleh pemerintah. Sistem parlementer badan eksekutif bergantung pada  legislatif. Eksekutif bergantung pada dominasi partai atau badan legislatif untuk tetap  berkuasa. Akibatnya legislatif cenderung mendukung kebijakan pemerintah. Legislatif  memiliki peran yang sangat penting, dimana mereka dapat menggiring dan menyoroti  permasalahan yang dapat menjadi atensi. Selain itu pengaruh dari organisasi seperti, lembaga  pemerintah daerah, dewan penasehat dan lembaga yang didukung pemerintah semi  independen sangat berpengaruh dalam menyetujui program atau kebijakan bantuan. Partai  politik di sisi lain juga bergerak dalam memainkan arah bantuan. Partai sayap kiri cenderung  berorientasi pada memberikan bantuan dan tujuan pembangunan dan sisi Lain partai sayap  kanan cenderung fokus pada keamanan dan kepentingan komersial (Lancaster, 2008: 33–34).

3. Kepentingan

Peran yang dinamis dari kelompok kepentingan politik, khususnya dalam hal  penentuan alokasi sumber daya publik, terfokus pada bantuan luar negeri. Ada tiga kategori  kepentingan utama yang terkait dengan bantuan ini, yaitu kepentingan yang mendukung  tujuan komersial seperti pertanian, manufaktur, dan produsen jasa. Organisasi non pemerintah dan kelompok kepentingan publik yang berupaya melakukan advokasi untuk  memberikan bantuan dan pembangunan. Berbagai jenis organisasi, seperti kelompok  produsen pertanian, serikat pekerja, gereja, universitas, diaspora etnis, dan lembaga  pemikiran, secara aktif terlibat dalam isu-isu terkait bantuan. Masing-masing memiliki  preferensi kebijakan dan tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Meskipun opini publik pada  umumnya bersifat pasif dan bersedia menerima, namun dapat membentuk keseluruhan  mengenai bantuan luar negeri dan menetapkan batasan yang luas. Namun, opini publik jarang  menentukan tujuan bantuan secara spesifik kecuali dalam kejadian besar, seperti krisis  kemanusiaan yang disebutkan dalam media atau skandal yang melibatkan topik dana  bantuan. Dalam situasi seperti ini, kemarahan masyarakat dapat mendorong pemerintah  untuk mengambil tindakan cepat sehingga mempengaruhi keputusan terkait penambahan,  perubahan alokasi, pengurangan, atau reformasi bantuan. Interaksi kompleks antara  kelompok kepentingan, berbagai organisasi, dan sentimen publik secara bersama-sama berkontribusi dalam membentuk arah kebijakan terkait bantuan luar negeri (Lancaster, 2008:  35–36).

4. Organisasi

Dalam pemberian bantuan luar negeri sangat penting adanya keterlibatan organisasi  pemerintah. Cara pemerintah mengatur diri mereka sendiri dalam menangani bantuan luar  negeri berdampak langsung pada suara pemerintah yang berorientasi pada pembangunan dan  tingkat kerja sama dengan kelompok eksternal yang mendukung bantuan pembangunan.  Istilah "organisasi" dalam konteks ini mengacu pada lokasi di dalam pemerintahan di mana  tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi atau program tertentu yang dikelola, seperti  kebijakan luar negeri atau program kesejahteraan.

Bagian ini menyoroti dua proposisi utama. Pertama, lembaga-lembaga pemerintah  memainkan peran penting sebagai aktor politik yang melakukan advokasi untuk misi dan  kepentingan mereka. Kedua, konsolidasi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan tujuan publik  tertentu dalam satu lembaga, terutama pada tingkat birokrasi yang lebih tinggi dengan  meningkatkan pengaruh lembaga tersebut terhadap kebijakan dan program yang berkaitan  dengan misinya. Setiap negara memiliki caranya sendiri seperti menyatukan kegiatan-kegiatan  terkait bantuan di lembaga-lembaga independen di tingkat kabinet atau mengintegrasikan  bantuan ke dalam kementerian-kementerian yang ada (Lancaster, 2008: 37–38).

C. Pembahasan

1) Motif Ide Inggris

Konsep bantuan luar negeri dari Inggris ke negara-negara bekas jajahannya berakar  kuat pada dinamika kompleks warisan kolonial. Eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja di  koloni-koloni yang dijajah Kerajaan Inggris dalam sejarah menghasilkan akumulasi kekayaan  yang signifikan bagi Inggris, namun seringkali membuat koloni-koloni tersebut menjadi  miskin. Beberapa pendukung bantuan luar negeri berpendapat bahwa hal ini berfungsi sebagai  sarana bagi Inggris untuk mengatasi ketidakadilan dan kesenjangan historis yang diakibatkan  oleh kolonialisme, dengan menawarkan bantuan kepada negara-negara bekas jajahannya  dalam upaya mencapai pembangunan. Selain itu, kewajiban moral yang berasal dari masa  kolonial Inggris juga ditekankan, karena banyak negara bekas jajahan terus bergulat dengan  isu-isu seperti lemahnya institusi, infrastruktur yang tidak memadai, dan konflik yang sedang  berlangsung. Dalam perspektif ini, bantuan luar negeri dipandang sebagai tanggung jawab  untuk memperbaiki dampak ketidakadilan yang terjadi dalam sejarah. Selain itu, kepentingan kepentingan strategis juga ikut berperan, dengan pengakuan bahwa Inggris akan memperoleh  manfaat dari upaya menjaga stabilitas dan kemakmuran di negara-negara berkembang.  Dengan memberikan bantuan, Inggris dapat berkontribusi dalam pencegahan konflik,  mendorong tata pemerintahan yang baik, dan membuka pasar baru bagi barang dan jasa  Inggris (Drewry, 2020).  

Selain latar belakang kelam kolonialisme, keyakinan agama juga memainkan peran  penting dalam memotivasi sejumlah besar warga Inggris untuk mendukung bantuan kemanusiaan, didorong oleh rasa kasih sayang dan keinginan untuk memberikan bantuan  kepada mereka yang kurang beruntung. Banyak yang merasa panggilan moral berdasarkan  ajaran agama mereka untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Selain itu,  terdapat hubungan historis dan keterkaitan yang kuat antara Gereja Inggris dan berbagai  organisasi bantuan. Gereja Inggris sering kali menjadi motor penggerak di balik kampanye  bantuan dan upaya kemanusiaan, mencerminkan peran penting institusi keagamaan dalam  menggerakkan dukungan masyarakat. Dengan keseimbangan antara keyakinan agama dan  hubungan historis yang solid, banyak warga Inggris merasa terpanggil untuk berkontribusi  pada upaya bantuan demi meningkatkan kesejahteraan global dan membantu mereka yang  membutuhkan. pengaruh agama dalam konteks bantuan luar negeri mencerminkan bahwa  kebijakan ini juga dapat dipengaruhi oleh iklim keagamaan suatu negara. Keterlibatan agama  dalam keputusan terkait bantuan luar negeri menegaskan bahwa nilai-nilai agama dapat  memperlemah atau memperkuat komitmen suatu negara terhadap pembangunan dan  pemberdayaan di tingkat internasional (Price, 2012).

Terdapat nilai-nilai universal yang juga diterapkan oleh Inggris sehingga menjadi salah  satu tujuan pelaksanaan kebijakan bantuan luar negeri Indonesia Regulatory Reform and  Renewable Energy programme. Nilai-nilai universal ini yaitu Sustainable Development Goals,  Inggris telah berkomitmen terhadap SDGs dengan fokus pada pemberantasan kemiskinan  dalam berbagai dimensi seperti mendorong kesetaraan gender, dan meningkatkan  penggunaan sumber energi terbarukan. Pengentasan kemiskinan, khususnya di kalangan  perempuan, telah menjadi fokus utama, dan hal ini bertentangan dengan landasan gender  dalam kesejahteraan di Inggris (Rothwell & McEwen, 2017). Dalam hal energi terbarukan,  komitmen Inggris terhadap target energi terbarukan telah menjadi perhatian, dengan  penelitian yang menunjukkan bahwa negara tersebut mungkin tidak mencapai target energi  terbarukan pada tahun 2020. Namun, sumber daya angin yang melimpah di Inggris,  khususnya di wilayah seperti Timur Laut Inggris, memainkan peran penting dalam  mendorong penyediaan tenaga angin untuk memenuhi target energi terbarukan (Miao et al.,  2020). Selain itu, kontribusi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang terkait dengan  tenaga angin lepas pantai juga disoroti, yang menunjukkan upaya Inggris untuk meningkatkan  manfaat ekonomi dari energi terbarukan (Allan et al., 2021). Dengan menjadi contoh yang  teladan, Inggris ingin berbagi pengalaman kepada negara-negara target sasaran bantuan luar  negeri.  

2) Institusi

Birokrasi Inggris dalam menangani bantuan luar negeri di Indonesia pada dasarnya  dikelola oleh Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), yang dibentuk setelah  penggabungan Department for International Development (DFID) dan Foreign and  Commonwealth Office (FCO). FCDO bertanggung jawab untuk mengelola bantuan luar negeri  dan mempunyai beberapa peran penting, termasuk menghormati komitmen internasional  Inggris untuk menjadikan bantuan Inggris lebih efektif dengan meningkatkan transparansi,  menargetkan pada kebijakan pembangunan internasional Inggris mengenai pertumbuhan  ekonomi, dan meningkatkan koherensi dan kinerja kebijakan pembangunan internasional  Inggris di negara-negara miskin yang terkena dampak konflik.

Dalam mengelola dana bantuan luar negeri Departemen Foreign, Commonwealth and  Development Office merancang anggaran dana sendiri melalui konsultasi dengan komite di  parlemen. Anggaran dari FCDO disampaikan kepada parlemen melalui HM Treasury yang  dimasukan pada main estimates memorandum. Anggaran ini harus dibuat dengan mencakup  beberapa komponen informasi seperti objectives, budgets, main areas of spending, and drivers  for changes in spending, including efficiency initiatives. Anggaran FCDO harus melalui  pengawasan dan persetujuan parlemen. Struktur perkiraan FCDO telah disetujui melalui  konsultasi dengan komite terpilih di parlemen, dan total pengeluaran yang memerlukan  persetujuan Parlemen mencakup Resource Departmental Expenditure Limit (Resource DEL)  dan Capital Annually Managed Expenditure (Capital AME).

Sistem bantuan Inggris telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir.  Departemen Pembangunan Internasional (DFID) adalah departemen kementerian dari Mei  1997 hingga September 2020, dan bertanggung jawab atas anggaran bantuan Inggris . Pada  bulan Juni 2020, DFID digabungkan dengan Foreign and Commonwealth Office (FCO) untuk  membentuk Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO). FCDO sekarang  bertanggung jawab atas anggaran bantuan Inggris, yang dikenal sebagai UK aid. UK aid  didanai oleh FCDO dan dirancang untuk mendukung komitmen Inggris dalam mengurangi  kemiskinan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu juga bertugas untuk  mengawasi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Inggris yang dikenal sebagai British  International Investment (BII), sebelumnya CDC. Dengan penggabungan FCO dan DFID,  FCDO yang baru dibentuk akan memiliki anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan FCO  sebelumnya, sehingga memungkinkan Inggris untuk membelanjakan uang bantuan secara  strategis, tidak harus di negara-negara termiskin atau di negara-negara miskin. Tujuan ini  diperuntukan untuk memajukan kepentingan Inggris di luar negeri (Honeyman, 2020).

TABLE 1: Dana untuk FCDO 2022/23 - 2024/25
Tahun	Dana
2022/23	£6.9 Miliar
2024/25	£8.3 Miliar

Sumber: (House of Commons Library) The Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) annual report and accounts for the financial year 2022 to 2023.

Peleburan antara FCO dan DFID ini menyebabkan beberapa implikasi yang diharapkan dapat menguntungkan bagi performa pemberian bantuan luar negeri, dimana diharapkan dapat memberikan koherensi kepada UK’s International presence dengan UK Trade Commissioners yang berada di bawah wewenang duta besar inggris di luar negeri. Selain itu upaya ini juga digunakan untuk memperkuat dampak dan pengaruh di kancah dunia terutama setelah pandemi coronavirus dan keterlibatanya menjadi ketua G7 dan COP26.

3) Interest  

Penggunaan bantuan Inggris untuk meningkatkan kesejahteraan bukanlah suatu hal  yang baru. Sejak tahun 1960-an, Inggris telah menggunakan bantuan dengan tujuan mencapai  manfaat ekonomi dan komersial melalui berbagai kebijakan pemerintah. Contohnya, pada  tahun 1977, Bantuan dan Ketentuan Perdagangan mengaitkan bantuan dengan kredit ekspor yang harus digunakan untuk membeli barang dan jasa Inggris. Kejadian Bendungan Pergau di  Malaysia pada awal tahun 1990-an, yang menyebabkan bantuan Inggris senilai ratusan juta  poundsterling terkait dengan kesepakatan senjata rahasia, menjadi titik rendah dalam reputasi  bantuan Inggris. Insiden ini turut berkontribusi pada keputusan pada tahun 2000 untuk  melepaskan semua keterkaitan bantuan Inggris dengan pembelian dari Inggris dan  menerapkan Undang-undang Pembangunan Internasional (IDA) tahun 2002, yang  menetapkan bahwa bantuan Inggris harus seefektif mungkin dalam mengurangi kemiskinan (Perakis, 2012). Strategi bantuan Inggris tahun 2015 mencakup upaya untuk mempromosikan  peluang perdagangan dan investasi bagi Inggris. Dalam Tinjauan Kemampuan Keamanan  Nasional tahun 2018, dijelaskan bahwa Inggris bertekad untuk mengentaskan kemiskinan dan  mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sambil juga membangun landasan bagi  perdagangan dan peluang komersial di pasar global. Meskipun tujuan untuk meraih manfaat  ekonomi bagi Inggris melalui program bantuan sudah ada sebelum Undang-Undang  Pembangunan Internasional tahun 2002, hal baru dalam beberapa tahun terakhir adalah  peningkatan permintaan atau kewajiban untuk secara eksplisit menjelaskan manfaat sekunder  yang akan diperoleh Inggris. Dalam beberapa kasus, program bantuan Inggris sekarang harus  melaporkan dan mengukur secara terperinci manfaat tersebut.

Pada pertemuan tingkat tinggi DAC bulan Februari 2016, tercapai kesepakatan mengenai prinsip-prinsip baru terkait dengan penggunaan instrumen sektor swasta, termasuk investasi ekuitas, jaminan, dan lain-lain. Tujuan dari perubahan ini, menurut DAC, adalah untuk menghilangkan hambatan dalam menggunakan instrumen-instrumen ini dan menetapkan sistem yang seimbang dan kohesif untuk mendorong dukungan jangka panjang terhadap sektor swasta. Setelah perubahan ini disepakati, dimana donor didorong untuk bekerja lebih erat dengan sektor swasta dengan tujuan meningkatkan pengembangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di beberapa negara termiskin di dunia. ICAI mencatat bahwa sejak tahun 2015, terjadi pergeseran ke arah penggunaan bantuan untuk kepentingan nasional Inggris" terutama sejak partai Konservatif mulai memerintah sendiri. Tinjauan tersebut juga menunjukkan bahwa ada dorongan yang lebih kuat untuk "pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di negara-negara berkembang. Namun, trend ini semakin meningkat setelah Inggris keluar dari Uni Eropa pada tahun 2019, menurut analisis tersebut. Fokus baru ditempatkan pada kerja sama, terutama dengan perusahaan-perusahaan mapan di pasar yang lebih maju, dibandingkan dengan intervensi yang memberikan manfaat kepada masyarakat miskin (Merrick, 2023).

Kehadiran bantuan luar negeri Inggris di Indonesia dalam Indonesia Regulatory Reform  and Renewable Energy programme khususnya dalam pengimplementasian program Mentari,  Inggris memiliki tujuan utama dari inisiatif ini yaitu mempercepat pertumbuhan sektor energi  terbarukan dan meningkatkan akses kepada energi di wilayah timur Indonesia. Mendukung  sektor energi terbarukan di Indonesia juga akan membuka peluang bagi bisnis internasional,  termasuk Inggris, khususnya dalam bidang di mana Inggris memiliki keahlian yang beragam. Inggris dikenal sebagai pemimpin global di sektor energi terbarukan, dan posisinya yang  unggul memungkinkan mereka memanfaatkan peluang bisnis yang muncul dari bantuan  teknis yang diberikan oleh program ini di pasar energi terbarukan Indonesia. Reformasi  kebijakan diantisipasi akan membuka pintu investasi sektor swasta yang lebih besar di Indonesia. Melalui kolaborasi ini, Inggris berharap bahwa potensi komersial yang luas di  Indonesia akan meningkat, sekaligus memperdalam pemahaman mengenai kekuatan dan  keahlian Inggris dalam sektor energi terbarukan. Program ini dibiayai oleh Official  Development Assistance (ODA) dan sepenuhnya mematuhi regulasi ODA internasional serta  undang-undang domestik Inggris.

Tabel 2: Investasi Energi Terbarukan Inggris Ke Indonesia
Tahun	Dana
2016	£15,15 miliar
2023	£6.5 juta

Inggris menegaskan tekadnya untuk lebih mengintensifkan dukungannya dalam mencapai  target Nol Emisi Bersih (NEB) di Indonesia. Meskipun awalnya program MENTARI  dijadwalkan akan berakhir pada tahun 2024, kini keputusan telah diambil untuk  memperpanjangnya hingga tahun 2027. Sebagai langkah tambahan, Inggris juga akan  mengalokasikan tambahan dana sebesar 6,5 juta poundsterling atau sekitar Rp135 miliar untuk  memperkuat dan meningkatkan efektivitas inisiatif dalam program tersebut.

4) Organisasi  

Dalam perjalanannya FCDO mengalami berbagai perubahan dengan menyesuaikan  dari kepemimpinan perdana menteri Inggris. Asal usul departemen ini dapat ditarik pada  tahun 1960-an ketika didirikan sebagai "Kementerian Pembangunan Luar Negeri" (ODM) pada  masa pemerintahan Partai Buruh tahun 1964–1970. Inisiatif ini menggabungkan fungsi-fungsi  dari berbagai kantor pemerintah, termasuk Departemen Kerjasama Teknis dan fungsi  kebijakan bantuan luar negeri. Namun, pergeseran politik membawa perubahan pada struktur  departemen. Dengan terpilihnya pemerintahan Konservatif pada tahun 1970, Kementerian  Pembangunan Luar Negeri mengalami transformasi, dimana berganti nama menjadi  "Administrasi Pembangunan Luar Negeri" (ODA) dan diintegrasikan ke dalam Kementerian  Luar Negeri. Kembalinya pemerintahan Partai Buruh pada tahun 1974 menyebabkan  dibentuknya kembali "Kementerian Pembangunan Luar Negeri" yang terpisah, dengan  kekuasaan menteri pembangunan luar negeri dialihkan ke Menteri Luar Negeri.

Sepanjang tahun 1970-an, terjadi perubahan kebijakan yang penting, seperti diperkenalkannya Ketentuan  Bantuan dan Perdagangan pada tahun 1977, yang menghubungkan bantuan dengan kredit  ekspor untuk menguntungkan bisnis di Inggris. Terpilihnya pemerintahan Konservatif pada  tahun 1979 menyebabkan departemen tersebut kembali ke Kementerian Luar Negeri, sekali  lagi bernama Administrasi Pembangunan Luar Negeri. Pada tahun 1980-an dan 1997, badan  tersebut mengalami relokasi dan pemisahan. Sebagian dari operasinya dipindahkan ke East  Kilbride di Skotlandia, dan pada tahun 1997, pemerintahan Partai Buruh memisahkan  departemen tersebut dari Kementerian Luar Negeri.  

Tabel 3: Status Operasi LSM Inggris Terhadap BLN
LSM Inggris	Spesialisasi	Status
UK Med	Medikal	Aktif
Oxfam	Kebutuhan pokok
Hope UK	Edukasi/ Pelatihan
Christian Aid	Kemanusiaan
Tearfund
All We Can	Pengembangan
Catholic international aid	Kemanusiaan

FCDO tidak berjalan sendiri dalam pemberian bantuan luar negeri. Peran signifikan turut  dimainkan oleh sejumlah besar organisasi non-pemerintah (NGO) di Inggris dalam  memberikan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan, terutama di wilayah Afrika  dan Asia. Mayoritas NGO Inggris fokus pada aspek kemanusiaan dan pembangunan, dengan  mencakup berbagai bidang seperti pencegahan, kesetaraan gender, dan program-program  pengembangan. Fenomena ini sejalan dengan agenda Indonesia Regulatory Reform and  Renewable Energy Programme, khususnya dalam program Mentari, yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan distribusi energi dengan harapan dapat memberikan kontribusi  pada peningkatan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan. Penelitian ini juga  menggambarkan bahwa Inggris, sebagai salah satu pendukung bantuan luar negeri terbesar,  memiliki beragam NGO yang aktif di kancah internasional. Tidak hanya itu, gereja dan umat  Kristen di Inggris memegang peran sentral dalam mengadvokasi bantuan internasional dan  mendukung pembangunan di luar negeri. Selama beberapa dekade, mereka telah secara  konsisten menyerukan Inggris untuk memenuhi tanggung jawab internasionalnya dan  memberikan dukungan terhadap program bantuan luar negeri. “Cuts have consequences. Cutting the UK aid budget will have consequences for the world’s poorest.  This is not just about the compassion of our country, it is about justice. It will result in people not  accessing vital health care during a global pandemic. People going hungry. In fewer children being  educated and their already limited choices being further diminished.’ — Cardinal Vincent Nichols, Archbishop of Westminster.

E. Kesimpulan

Sejarah dan Motif Ide Inggris membentuk landasan kuat bagi keterlibatan Inggris dalam  bantuan luar negeri, dengan warisan kolonial dan kewajiban moral sebagai pendorong utama  untuk mengatasi dampak negatif historis tersebut. Keterlibatan gereja dan nilai-nilai agama  juga memainkan peran kunci dalam membentuk komitmen Inggris terhadap bantuan luar  negeri, menciptakan landasan moral dan dorongan kemanusiaan. Dalam aspek birokrasi dan  struktur pendanaan, perubahan signifikan terjadi melalui penggabungan DFID dan FCO  menjadi FCDO. Perubahan ini menekankan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan  sebagai fokus utama dalam manajemen dan implementasi bantuan luar negeri. Peningkatan  anggaran FCDO dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen jangka panjang Inggris  terhadap bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri Inggris, khususnya melalui Program  Mentari, menunjukkan fokus utama pada sektor energi terbarukan di Indonesia. Dengan  tujuan meningkatkan akses energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, program  ini diharapkan memberikan dampak positif pada masyarakat, terutama di wilayah timur  Indonesia yang menjadi fokus utama. Dampak positif bantuan luar negeri Inggris tidak hanya  dirasakan oleh negara penerima, tetapi juga telah terbukti meningkatkan kontribusi sektor  energi terbarukan pada tingkat yang signifikan di Inggris sendiri. Keahlian Inggris dalam  transisi ke energi terbarukan, teknologi inovatif, dan pengelolaan sumber daya alam  memberikan dampak positif pada implementasi program bantuan luar negeri, khususnya di  Indonesia.