BAB 6 – SIDANG BAYANGAN

Gedung tua itu pernah menjadi pengadilan zaman Belanda. Kini ia hanya bangunan kosong yang ditinggalkan, dindingnya lembap, atapnya bocor. Namun malam itu, tempat itu kembali hidup. Bukan oleh hukum resmi, melainkan oleh keadilan yang terlalu lama dibungkam.

Ari berdiri di tengah ruangan besar yang dulunya digunakan hakim untuk duduk tinggi di kursi kayu. Di depannya, beberapa kursi plastik disusun seadanya. Di sana duduk Sari, Fikri, Gita, serta tiga aktivis HAM yang wajahnya tak pernah muncul di televisi—karena mereka terlalu jujur untuk layar publik.

“Ini bukan sidang formal,” ujar Ari membuka pertemuan. “Tapi ini lebih nyata dari ruang pengadilan mana pun. Karena di sini, kebenaran tidak dikurung dalam pasal-pasal yang bisa dibeli.”

Gita berdiri, menyalakan proyektor, dan menyorotkan berkas ke dinding. Dari flashdisk kedua, terpampang dokumen asli pengesahan proyek kabel bawah tanah, bukti aliran dana ke rekening pejabat daerah, dan video rekaman percakapan ilegal antara kontraktor dan auditor negara.

Suara dari rekaman terdengar jelas:

“Uangnya sudah kami pecah jadi tujuh bagian. DPRD sudah diam. Jaksa juga sudah setuju. Sisanya tinggal satu orang itu—si pengacara sialan itu.”

Ari mengepalkan tangannya. Ia tahu siapa yang dimaksud. Dan ia sadar, setelah ini namanya benar-benar masuk daftar orang yang harus dilenyapkan.

“Gita, kalau data ini kita buka, kamu bisa jadi target,” kata Sari. “Aku sudah siap dari dulu,” jawab Gita tenang. “Tapi aku tidak mau ini cuma jadi berita dua hari, lalu hilang.”

Itulah alasan mereka menggelar sidang bayangan. Tujuannya jelas: menyusun kronologi, memperkuat bukti, membentuk narasi, dan menyiapkan opini publik sebelum semuanya dibuka. Karena satu kebenaran di ruang gelap—lebih berbahaya daripada seribu kebohongan di layar kaca.

Fikri maju membawa papan putih. Ia menuliskan nama-nama yang muncul di seluruh data:

Pejabat Pemda (inisial R)

Auditor negara (inisial K)

Kontraktor utama proyek (inisial B)

Ketua tender fiktif (inisial M)

Jaksa aktif (inisial H)

“Kalau kita buka semuanya sekaligus, mereka bisa saling lindungi,” kata Ari. “Tapi kalau kita buat runtutan—seperti potongan puzzle—kita bisa mendorong publik ikut merangkai.”

Malam itu mereka mengambil keputusan. Fase pertama diberi nama Pernyataan Terbuka.

Sebuah video akan dibuat, berisi kronologi, potongan bukti, dan satu suara kuat dari Ari—kali ini bukan sebagai pengacara mewakili klien, tapi mewakili rakyat. Video itu tidak akan diserahkan ke media besar. Mereka memilih jalur lain: Twitter, Instagram, YouTube, dan forum-forum aktivis hukum. Sebab di zaman ini, ruang digital adalah pengadilan baru.

Sebelum bubar, Ari kembali berdiri di tengah ruangan:

“Kalau mereka bisa membeli hukum, maka kita rebut kembali lewat kepercayaan publik. Kalau mereka pakai jaksa dan hakim bayaran, maka kita hadirkan suara rakyat sebagai hakim. Dan jika mereka menganggap kita hanya pengacara kecil… maka biarkan sejarah mencatat: dari ruang tua ini, hukum lahir kembali.”

Malam itu hujan turun deras. Namun dari gedung tua yang nyaris runtuh, lahir sebuah harapan baru. Perlawanan telah dimulai.