Ekonomi Publik/Ekonomi Politik Sektor Publik

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas

Dalam ekonomi politik sektor publik, ada beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masa sekarang. Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan agar pembenaran sektor publik yang mempengaruhi pasar dan pemerintah menjadi efisien dan efektif. Dalam setiap kasus, harus ada menunjukkan bahwa sektor publik sebenarnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki apa yang tidak diatur dalam pencapaian ekonomi. Dengan adanya hukum-hukum seperti model pengembangan sektor publik, hukum Wegner, hukum Boumol, model politik, dampak Ratchet diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan mengenai petumbuhan sektor publik tersebut.

Sektor publik memegang peranan penting dalam perekonomian dari negara industri utama. Implikasi utama sektor publik sangat penting dalam perekonomian negara industri dan melibatkan campur tangan pemerintah yang besar. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik antara barang ekonomi dan barang politik yang disebabkan oleh ketidaktahuan rasional, minat khusus dan kecurangan. Secara garis besar pemerintah terdiri dari kelompok pemilih (masyarakat), politisi, dan birokrat (pemerintah). Masing-masing menetapkan tujuan dan ambisinya sendiri. Selain itu masyarakat sendiri cukup berbeda sehingga setiap individu dapat menemukan pelayanan publik yang sesuai permintaannya. Dengan hal tersebut dapat memunculkan adanya voting, representasi demokrasi, pilihan pasar, dampak Platform politik, voting ekuilibrim dan efisiensi yang berdampak dalam politik ekonomi.

Oleh karena itu pada bab ini kita akan membahas tentang “Politik Ekonomi Publik Sektor”. Dimana ekonomi politik adalah suatu bidang studi yang khusus mempelajari interaksi politik dan ekonomi. Berbagai perbedaan antara sektor publik (pemerintah) dan sektor pasar atau sektor swasta serta segenap implikasinya terhadap politik dan ekonomi yang menjadi fokus utamanya. Fokus itu kemudian dijabarkan kembali ke dalam pembahasan mengenai keterlibatan pihak pemerintah atau negara dalam perekonomian individu dalam konteks sosial (masyarakat) serta mengenai segenap konsekuensi ekonomis dari ukuran serta struktur tertentu dari sektor publik (pemerintah).