Ekonomi Publik
konomi Publik (atau lebih tepatnya Ilmu Ekonomi Publik) adalah terjemahan dari bahasa Inggris Public Economics. Pengertian tentang Ilmu Ekonomi sudah dibahas dalam kuliah Teori Ekonomi Mikro maupun Teori Ekonomi Makro. Adapun istilah “publik” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2002) adalah “orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dsb)”. Dalam Oxford Dictionary, penjelasan tentang istilah “public” jauh lebih panjang, yakni antara lain “..... lawan dari privat, berkaitan dengan orang banyak (people in general).....”
Kenyataan bahwa kita menggunakan kata serapan publik dan tidak menemukan kata asli Bahasa Indonesia sebagai padanan public menunjukkan bahwa konsep ini memang relatif baru dalam kebudayaan kita. Bagi sebagian besar masyarakat kita barangkali masih tidak cukup jelas batas-batas antara urusan publik (umum) dan urusan privat (pribadi). Kekaburan ini dapat menimbulkan kekacauan. Misalnya, pengelolaan uang negara adalah urusan publik, maka tidak boleh dikelola secara privat, sehingga tindak korupsi dapat dihindarkan. Sebaliknya, soal iman atau keyakinan pribadi seseorang adalah soal privat, sehingga negara tidak boleh campur tangan, supaya hak asasi manusia tidak terlanggar.
Dengan ilustrasi itu maka Ekonomi Publik dapat dimaknai sebagai cabang ilmu ekonomi yang menelaah urusan publik, urusan umum, urusan banyak orang, urusan masyarakat, urusan pemerintah, atau urusan negara. Ahli Ekonomi Publik Abad XX yang sangat terkenal, Richard A. Musgrave (saat ini menjabat Guru Besar Emeritus di Departemen Ilmu Ekonomi, Harvard University, AS), berpendapat bahwa pemerintah mempunyai tiga peran dalam perekonomian, yakni stabilisasi, alokasi, dan distribusi.
Dalam peran pertama pemerintah harus memastikan bahwa perekonomian ada dalam full employment (kesempatan kerja penuh) dan harga-harga stabil. Ini adalah topik dalam Ekonomi Makro.
Peranan kedua berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Pemerintah dapat melaksanakan peran ini secara langsung (misalnya dalam belanja barang untuk keperluan pertahanan atau pendidikan), atau secara tidak langsung yaitu melalui pajak dan subsidi untuk mendorong kegiatan-kegiatan tertentu dan menghambat kegiatan-kegiatan lainnya.
Peran ketiga menyangkut upaya pemerintah mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya. Yang terakhir ini berkaitan dengan masalah-masalah kemerataan dan tarik-ulur (trade off) antara kemerataan dan efisiensi. Ilmu Ekonomi Publik berfokus pada telaahan tentang dua peran terakhir di antara tiga peran pemerintah menurut pendapat Musgrave itu.
Dalam praktiknya kegiatan-kegiatan pemerintah dalam melaksanakan peran-peran itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga pengkotak-kotakan peran ke dalam tiga cabang seperti di atas sering tidak dapat dilakukan secara tegas. Walaupun demikian, cara pandang Musgrave tersebut di atas dapat memudahkan kita dalam memahami berbagai kegiatan pemerintah yang sangat banyak dan rumit itu.