Eropa di Tiongkok/Bab 4
Misi Lord Napier.
ahun-tahun sebelum monopoli dagang Perusahaan Hindia Timur benar-benar ditiadakan, ini ditunjukkan oleh Kabinet Inggris dan Otoritas Kanton, bahwa pihak golongan heterogen dan internaldari para pedagang bebas yang tak bertanggung jawab atas Perusahaan konservatif dan bertanggung jawab seperti Perusahaan Hindia Timur akan memicu krisis serius dalam hubungan yang ada antara Britania Raya dan Tiongkok.
Kala diberitahu, lewat arahan Pemerintah Inggris, bahwa Piagam Perusahaan Hindia Timur akan dalam segala kemungkinan tak diperbaharui, namun perdagangan Inggris terbuka untuk seluruh warga Yang Milia, Waliraja Kanton kala itu (16 Januari 1831) memerintahkan kepala pabrik di Kanton mengirim rumah sastra awal, dengan menyatakan bahwa, dalam kasus pembubaran Perusahaan, ini menjadi petahana untuk mendeliberasikan dan melantik kepala manajer (tai-pan), yang memahami bisnis, untuk datang ke Kanton untuk kendali umum kesepakatan komersial, dalam arti kepentingan yang dapat icegah dari penyamaan, dan manfaat yang didapatkan pada perdagangan.
Ini merupakan sugesti Waliraja memegang jabatannya selama lima tahun, dan, kala diberikan secara informal, tak memerlukan pengikatan pada penerusnya. Namun, ini menubuhkan prinsip kebijakan Tiongkok yang diakui bahwa para pedagang dari tempat manapun harus membentu satu badan atau lebih, masing-masing memiliki kepala yang diakui yang secara solider dapat memegang tanggung jawab atas tindakan-tindakan setiap anggota dari badannya. Semua itu diusulkan, untuk menempatkan para pedagang bebas Inggris dan asing di Kanton di bawah kepala yang bertanggung jawab dan nyata, memiliki status pedagang swasta biasa, seperti yang dicatat (1699) pada Tuan Catchpoole, namun, di pihak Inggris, ditanggapi dengan jabatan yang dipegang, di pihak Tiongkok, oleh kepala Pedagang Hong. Pendirian Dewan Perdagangan, yang dibentuk lewat keanggotaan dan dikendalikan oleh presiden Inggris permanen, akan memajukan pengartian sugesti Waliraja. Apa yang diinginkan oleh Waliraja sebetulnya dilakukan dengan menerapkan serangkaian kendali resmi dan tuntutan di tempat manapun yang diinginkan.
Namun, Kabinet Inggris tak nampak bertindak atas pesan informal Waliraja Kanton, atau pada tingkat apapun bukan tanpa mendapatkan luka untuk menentukan karakter otoritatif dan keperluan sebenarnya. Kala Tiongkok selama berabad-abad telah mentoleransi dan mengatur perdagangan asing di Kanton, Kabinet menggerakkan anggapan umum bahwa para pedagang Inggris menerima status yang melibatkan, di pihak Tiongkok dan Inggris, pertanggungjawaban dan hak. Pada tingkat apapun, Undang-Undang diserahkan kepada Parlemen untuk mengatur perdagangan dengan Tiongkok (dan India) dan karenanya menerima persetujuan Kerajaan pada 28 Agustus 1833. UU tersebut (3rd and 4th Will. IV. ch. 93), kala diberlakukan, dari setelah 22 April 1834, perdagangan dengan Tiongkok (dan perdagangan teh) pada seluruh warga Yang Mulia, menyatakan, 'kepada pihak perdagangan dan hubungan baik dengan Kekuasaan Kaisar Tiongkok.' untuk mendirikan 'Otoritas Inggris dalam wilayah Kekuasaan yang dikatakan.' Menurutnya, Pemeritnah memberlakukan UU tersebut untuk mengirim tiga Petinggi Perdagangan ke Tiongkok, yang salah satunya harus memimpin atas 'Dewan Kehakiman dengan Yurisdiksi Kejahatan dan Laksamana untuk pengadilan dakwaan yang dilakukan oleh warga Yang Mulia yang di wilayah Kekuasaan yang dikatakan atau di perairan dalam seratus mil dari pesisir Tiongkok.' UU tersebut juga secara khusus melarang para petinggi, selaku pejabat raja, dari melakukan perdagangan atau lalu lintas apapun, dan mengatur penghimpunan tugas untuk mengatur penjalinan damai mereka di Tiongkok. Kehendak warga Inggris di Tiongkok diberikan pada hak hukum luar wilayah. Perang Tiongkok 1841 (yang secara keliru disebut perang candu) menjadi dampak logis dari UU Inggris tahun 1833 tersebut. Pengesahan UU tersebut adalah salah satu ilustrasi terbaik 'yang tak menghargai dampak atas yang pernah mengesahkan para legislator Inggris kala mereka berniat untuk menengahi dalam urusan luar negeri yang tak mereka ketahui.'
Sejalan dengan UU tersebut, Right Honourable William John Napier, Baron Napier dari Merchistoun, Baronet Nova Scotia dan Kapten AL Kerajaan, dipilih oleh Lord Palmerston untuk bertugas di bawah Komisi Kerajaan untuk Tiongkok sebagai Kepala Petinggi Perdagangan Inggris, dan mengasosiasikan dirnya sendiri disitu, dalam Penaungan Perdagangan, dengan dua anggota Komite Pemilihan Perusahaan Hindia Timur. Lewat Komisi khusus di bawah Royal Signet and Sign Manual (tertanggal 26 Januari 1834), Lord Napier, bersama dengan W. H. Ch. Plowden dan J. F. Davis, melantik 'Para Petinggi Perdagangan Warga Inggris di Tiongkok,' memberdayakan tugas-tugas yang diberlakukan di kapal-kapal Inggris, dan mengarahkan stasiun mereka sendiri untuk mengerahkan tugas-tugas mereka di pelabuhan atau sungai Kanton dan bukan tempat lainnya (tanpa diperintahkan), untuk mengumpulkan statistik perdagangan, untuk melindungi kepentingan pedagang Inggris, mengarbitrasi atau menghakimi sengketa antara warga Inggris, dan menengani antara mereka dan Pemerintah Tiongkok. Atas perintah tersebut, yang secara khusus memberikan tiga petinggi tersebut dengan kekuatan yudisial, politik dan ekstra-teritorial atas warga Inggris, untuk diputuskan dalam wilayah kekuasaan Kaisar Tiongkok 'dan bukan di tempat lain,' terdapat tambahan pernyataan khusus 'untuk ditiadakan dari banding apapun (untuk perlindungan) pada militer atau pasukan AL Inggris, tanpa dalam kasus ekstrim manapun, kebanyakan kebutuhan harus diwajibkan agar bahasa semacam itu harus dipegang atau agar banding manapun harus dibuat.'
Jika kami meyakini bahwa Lord Palmerston dan pemimpinnya, Earl Grey, menganggap bahwa Pemerintah Tiongkok akan membiarkan atau diam-diam mentoleransi bayang-bayang hak ekstra-teritorial yang dibutuskan oleh Pemerintah Inggris dalam usulan penaungannya terhadap para pedagang Inggris ditetapkan di wilayah kekuasaan Kaisar Tiongkok, kami akan menganggap bahwa negarawan berpengalaman tersebut membuat blunder yang tak komprehensif. Ini nampak lebih mungkin bahwa kami memiliki salah satu dari banyak kasus yang menyebabkan para sejarawan mengkarakterisasikan kebijakan umum Lord Palmerston sebagai pelanggaran prinsip non-intervensi. Terdapat alasan yang dituturkan bahwa Lord Palmerston, dengan pandangan politik kuatnya, mengantisipasi kemungkinan bahwa upaya tersebut sangat menghimpun bentuk ringan dari yurisdiksi ekstra-teritorial oleh dirinya, selain dari komplikasi yang ada, memicu pertikaian. Namun, ia tanpa ragu juga mengantisipasi bahwa pada akhirnya, opini masyarakat Inggris akan mendukungnya. Dalam memberikan pengarahan akhirnya kepada Lord Napier, Lord Palmerston (20 Januari 1834) bergabung dengannya 'untuk memajukan dan melindungi perdagangan warga Yang Mulia di Tiongkok, untuk meluaskan perdagangan jika memungkinkan pada pelabuhan Tiongkok lain, untuk melibatkan Pemerintah Tiongkok untuk menjalin hubungan perdagangan dengan Pemerintahan Inggris, dan untuk memperjuangkan, dengan perhatian penuh dan pengawasan, untuk kemudian mendirikan komunikasi diplomatik langsung dengan Istana Kekaisaran di Peking, juga untuk memantau pesisir Tiongkok untuk mencegah bencana.' Namun Lord Palmerston menambahkan seluruh perintah damai tersebut dengan pengarahan signifikan, 'untuk menyelidiki tempat-tempat kapal Inggris mendapatkan perlindungan dalam peristiwa pertikaian di laut Tiongkok.' Sebetulnya, kami membenarkan penuturan bahwa Lord Palmerston kala itu, bahkan seperti setelahnya, menentukan bahwa, dengan memakai kata-katanya sendiri, seperti civis Romanus dari zaman kuno, di tempat ia berada, 'setiap warga Inggris harus menikmati kepastian bahwa pemantauan dan kekuatan Inggris akan melindunginya melawan ketidakadilan dan kesalahan,'—bahkan di Tiongkok.
Menganggap bahwa Pemerintah Inggris dapat memberikan pendapat, atas dasar penafsiran mereka terhadap undangan Waliraja tahun 1831, dan pada prinsip pendirian pertanggungjawaban dan hak, bahwa Pemerintah Tiongkok berniat untuk berkehendak, atau pada tingkat manapun harus menggugat, untukmembuat Kanton menjadi Penaungan asing dari perdagangan Inggris dan mengecapnya pada status resmi; tanpa kesalahan yang dapat ditemukan dengan Instruksi Kerajaan yang ditambahkan oleh Lord Napier, kecuali perintah tersebut dikaitkan dengnnya, dalam penaungan resmi perdagangan Inggris di Tiongkok, dua bekas pelayan Perusahaan Hindia Timur. Secara jelas, ini merupakan harapan Kabinet agar Lord Napier harus mengalami perlakuan berbeda di tangan Otoritas Kanton dari Pemerintah Tiongkok yang, selama dua abad, tak secara seragam seturut dengan Superkargo Perusahaan Hindia Timur, Mr. Catchpoole, Menteri atau Konsul Raja, tak diharapkan. Kabinet ingin Pemerintah Tiongkok tak mengaitkan, dalam pikiran, Lord Napier sebagai Pejabat Raja dari para pedagang dan sehingga memberikannya hak hubungan resmi langsung. Namun, pada saat yang sama, Kabinet mengasosiasikannya, pada kenyataannya, dengan sosok yang selama bertahun-tahun silam secara praktikal menjadi bawahan Pedagang Hong. Tuan Plowden dan Tuan Davis, melalui priyayi berkarakter tertinggi dan budaya yang dimurnikan, dan sangat selaras dalam setiap penghormatan untuk menasehati Lord Napier dalam misinya, memandang para mandarin sebenarnya berstatus pedagang. Ini nampak pada seluruh pelajaran pada sejarah pengalaman Perusahaan Hindia Timur di Tiongkok yang diajarkan di Inggris, sepenuhnya diserahkan pada para Menteri Kabinet Inggris, yang menghiraukan perhatian pada para pejabat Tiongkok yang memperlakukan seluruh pedagang, entah baik atau buruk, mengalahkan pertentangan Instruksi Kerajaan.
Namun kemudian, ini akan nampak kala jika para Pengacara Mahkota yang harus menasehati Kabinet bahwa Mahkota Inggris memiliki hak internasional untuk menghimpun Petinggi Kerajaan di Kanton, berurusan dengan kekuatan politik dan hukum, dan melakukan itu tanpa ijin sebelumnya yang diterima dari Pemerintah Tiongfkok, harus memiliki lebih banyak catatan hukum internasional. Namun, harus diingat bahwa hukum internasional pada masa itu menganggap negara-negara non-Kristen berada di luar keberadaan bangsa-bangsa, dan sehingga komunitas Kristen yang bermukim di negara-negara non-Kristen mendapatkan hak hukum luar wilayah. Selain itu juga, pada pihak Pengacara Mahkota dan Kabinet, tak ada dorongan hak positif apapun untuk mendirikan Petinggi Inggris di Kanton. Lord Palmerston sevara khusus bergabung dengan Lord Napier, agar 'dalam kasus menghadapi bahaya, kesempatan hubungan pun ada,' ia tak ikut dalam negosiasi manapun dengan Otoritas Tiongkok secara keseluruhan. Bersama dengan penentangan berikutnya terhadap tindakan Lord Napier oleh Adipati Wellington, yang memberikan wacananya agar Lord Napier terdorong untuk melakukan 'penetapan hak dari apa yang dijalankan oleh mereka,' kata-kata tersebut menyiratkan penjelasan bahwa Kabinet Inggris tak dapat secara paksa mengklaim hak penetapan apapun terhadap pejabat Inggris di Kanton atau memegang hukum luar wilayah atas warga Inggris di wilayah kekuasaan Kaisar Tiongkok, namun kebijakan mereka sebetulnya diambil Pemerintah Tiongkok lewat kejutan, untuk mengupayakannya, dalam gaya Tiongkok, untuk melihat sejauh apa Otoritas Tiongkok bertahan; namun, dalam kasus kegagalan, lebih kepada penyelarasan dengan apa yang dikehendaki Tiongkok, ketimbang tuntutan apa yang hanya dapat diberikan oleh sebuah banding.
Namun, jika itu adalah tujuan Kabinet Inggris, ini adalah jenis diplomasi yang kurang menguntungkan Inggris, dan sangat bodoh, karena kelanjutan kebijakan keliru tersebut dalam Dewan Direktur Perusahaan Hindia Timur berlangsung selama dua abad, yang tak mungkin berada di bawah keadaan yang ada. Komunitas pedagang bebas Inggris independen, memahami bahwa Parlemen memebrikan hak hukum luar wilayah kepada mereka, tak nampak masih terbebani dengan kenikmatan yang didapatkan oleh mereka, jika kenikmatan tersebut disandingkan dengan kelanjutan rezim lama, yang bersifat penghormatan diri pribadi dan nasional.
Selain itu, jika itu menjadi kebijakan sebenarnya dari Pemerintah Inggris, tak adil bagi Lord Napier untuk membiarkannya dalam kekelaman. Karena itu, ia tak memiliki bukti catatan dari hal tersebut, sampai mungkin kesempatan paling akhir, kala ia selesai menarik diri dari Kanton. Diyakini, ini yang kala itu dilihatnya terbuka pada strategi Kabinet, dan, jika demikian, ini adalah temuan, alih-alih perlakuan yang dimajukan olehnya di genggaman Tiongkok, yang meremukkan hatinya.
Nampak sangat mungkin bahwa, entah apa tujuan sebenarnya dari pemerintah Inggris, Kabinet melakukan tindakan di bawah nasehat pada Direktur Perusahaan Hindia Timur, dan jika demikian, ini dapat meruntuhkan Lord Napier dan misinya.
Tak lama kala kedatangannya di Makau (88 mil dari selatan Kanton), pada 15 Juli 1834, Lord Napier, mendapati bahwa Mr. Plowden kala itu meninggalkan Tiongkok, mengangkat Mr. (kemudianSir) John F. Davis menjadi Petinggi Perdagangan Inggris di Tiongkok kedua, dan Sir G. Best Robinson (anggota lain Komite Pemilihan Perusahaan Hindia Timur) menjadi Petinggi Perdagangan Inggris di Tiongkok ketiga. Tiga petinggi tersebut kemudian diangkat pada pelantikan berikutnya. Mr. J. W. Astell menjadi Jurutulis Petinggi, Rev. Dr. Robert Morrison (yang malangnya wafat beberapa pekan setelahnya, kala ia digantikan oleh Mr. J. R. Morrison) menjadi Jurutulis dan Penerjemah Tionghoa, Kapten Ch. Elliot, R.N. menjadi Hadirin Utama (dalam penugasan seluruh kapal dan kru Inggris di Bogue), Dr. T. R. Colledge menjadi Juru Bedah, Dr. Anderson menjadi Asisten Juru Bedah, dan Rev. J. H. Vachell menjadi Kapelan untuk para Petinggi. Pada akhirnya, Mr. A. R. Johnston diangkat menjadi Jurutulis Pribadi untuk Lord Napier. Usai beberapa wawancara dengan para pembawa pesan Waliraja, Komisi tersebut kemudian dikerahkan (25 Juli 1834), tanpa menunggu paspor, menuju Kanton. Namun, kala hari kedatangannya, Lord Napier sempat dicurigai oleh Otoritas Tiongkok atas penghinaan yang tak memprovokasi, dalam perlakuan atas bagasi dan para pelayannya, dan para penunggu gelombang Bea Cukai secara resmi melaporkan bahwa 'beberapa iblis asing' telah datang. Untuk penyelidikan tersebut, Lord Napier diam-diam mengajukan diri. Namun ia terdorong, tanpa kehilangan waktu, untuk membuka komunikasi resmi langsung, mula-mula dengan Waliraja dan kemudian dengan Gubernur Kanton. Tujuannya sebetulnya untuk memberitahu Otoritas Provinsial, sejalan dengan pengarahannya, agar ia datang menyertai Komisi Raja dan memegang kekuatan politik dan hukum untuk pengendalian warga Inggris di Tiongkok. Namun, informasi tersebut ditekan dengan karakteristik dari komunikasi resmi atau wajib, dan menunjukkan bahwa penulisnya memiliki status resmi. Dengan menerima surat tersebut, Pemerintah Tiongkok akan mengakui Lord Napier memiliki status di Tiongkok. Menurutnya, penyambutan surat tersebut ditolak. usai mengirim pesan Lord Napier (melalui para Pedagang Hong), Waliraja menuturkan 'bahwa ia tak dapat melakukan komunikasi dengan orang barbar luar,' memerintahkan Prefek Kanton, Prefek Swatow, dan Wakil Letjen komando di Kanton untuk pergi, bersama dengan para Pedagang Hong, dan mewawancarai Lord Napier dalam rangka menentukan apa yang benar-benar diinginkan olehnya. Wawancara tersebut dilakukan pada 23 Agustus 1834, dan berakhir dengan pernyataan menonhol dari Letjen, 'bahwa ini akan sangat tak menyenangkan kala dua bangsa datang untuk sebuah pergesekan,' sehingga Lord Napier membuat jawaban signifikan bahwa Inggris bersiap sepenuhnya. Pedagang Hong ditawarkan untuk mengirim surat kepada Gubernur Kanton, pada kondisi yang harus ditulis ulang dalam bentuk petisi sederhana, berada di luar karakter Tionghoa tertentu (pien) yang menyatakan pengajuan yang dibuat oleh salah satu rakyat biasa (tak memiliki pangkat resmi atau harfiah) untuk pejabat Tiongkok dari Magistrat. Namun, salah satu Pedagang Hong memakai kesempatan untuk melayangkan hinaan kepada Lord Napier. Mengalamatkannya dalam tulisan, ia memakai karakter-karakter yang menyebut Lord Napier, lewat sebuah syair, sebagai 'sosok pekerja.'
Agumen Lord Napier bahwa mantan Waliraja lewat edik mengundang Pemerintah Inggris, pada 1831, untuk mengirim pemimpin untuk Kanton untuk menaungi perdagangan, bertemu dengan pihak Otoritas Tiongkok lewat penyangkalan arti yang diberikan Lord Napier kepada undangan tersebut. Mereka menekankan agar dalam beberapa proklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Kanton (18 Agustus dan 2 September 1834), menyatakan secara jelas bahwa 'para pegawai yang ditugaskan Kekaisaran Langit tak pernah campur tangan dalam urusan perdagangan kecil,' bahwa 'tak pernah ada hal semacam itu sebagai korespondensi resmi dengan pemimpin berbar,' bahwa 'Raja bangsa Inggris dapat menaatinya,' bahwa 'dalam hubungan kehendak saling menguntungkan para pedagang dibutuhkan pada kedua belah pihak, sehingga tak ada kendali berlebihan yang dipegang oleh pejabat,' dan terakhir 'dapatkah para pegawai Kekaisaran Langit menjalin hubungan resmi dengan orang-orang barbar?'
Kala enggan untuk mengadopsi bentuk petisi, Lord Napier mengadopsi saran Pedagang Hong untuk mengajukan rancangan lain dari Gubernur Kanton, namun kemudian pasan resmi Lord Napier ditinggalkan begitu saja, dalam bentuk limpahan. Namun tak ada pembawa pesan yang dapat diketahui untuk mengirimnya. Sehingga Mr. Astell, didampingi oleh para penerjemah, bergerak dengannya ke gerbang kota, kala rombongan tersebut ditahan selama berjam-jam dan mungkin diperlakukan tak hormat. Setiap pegawai yang datang, selain satu dan semua orang yang enggan menerima surat kepada alamatnya, tanpa disampaikan dalam bentuk petisi. Pihak Tiongkok memandang bahwa pegawai barbar harus mengklaim status resmi di Tiongkok. Mereka sebetulnya tak menanyai etiket dan bentuk penyampaian, seperti yang kemudian ditetapkan lewat tujuan khusus Perjanjian Nanking, namun pertanyaan santun yang datar. Para pejabat Tiongkok mengklaim ketuanan atas seluruh orang barbar, entah pejabat atau pegawai, dan bentuk surat tersebut menjadi penyangkalan deliberasi darinya. Satu kata 'petisi' (pien) kini membuat pengujian terhadap pengajuan Inggris kepada klaim ketuanan Tiongkok.
Lord Napier meneruskan sikap penolakannya terhadap 'petisi' Waliraja, maupun menerima tawaran pembaruan Pedagang Hong untuk bertindak sebagai perantaranya dalam komunikasi dengan Pemerintah Tiongkok. Ia menetap di Kanton, walau Pedagang Hong memberitahukannya bahwa Otoritas Provinsial takkan menerima pesan apapun darinya, tanpa dikirim melalui saluran yang diatur oleh Otoritas Kekaisaran, dan memberikannya perintah lewat Gubernur Kanton, tertanggal 18 Agustus 1834, memerintahkannya untuk meninggalkan Kanton sesekali. Sehingga, Otoritas Tiongkok memutuskan untuk mengusirnya melalui pengajuan yang dimulai dengan pihak tak langsung. Proklamasi yang dikeluarkan menyerukan agar masyarakat menghentikan segala hubungan dengan pabrik Inggris. Suplai yang ditujukan untuk pedagang Inggris secara ketat dilarang dan setiap pelayan Tiongkok diperintahkan untuk meninggalkan mereka. Kemudian, Pedagang Hong diperintahkan untuk menghentikan kargo pengiriman oleh kapal Inggris manapun dan membuat upaya apapun agar beberapa pedagang Inggris tak memiliki otoritas yang dipegang Lord Napier dan Petinggi Lain dan mendeklarasikan kehendak mereka untuk menaati perintah Otoritas Tiongkok, yang akan mengatur mereka, seperti dulu, lewat Pedagang Hong.
Melihat marabahaya yang terjadi, Lord Napier menyerukan (16 Agustus 1834) pertemuan umum pedagang Inggris, memeringatkan mereka melawan intrik Pedagang Hong dan menyarankan pembentukan Badan Perdagangan Inggris, untuk mewujudkan tindakan bersama dan menyediakan media komunikasi antara pedagang dan Petinggi. Saran tersebut kini diadopsi dan (25 Agustus 1834) Badan Perdagangan Inggris dibentuk oleh firma-firma Jardine, Matheson & Co., R. Turner & Co., J. McAdam Gladstone, J. Innes, A. S. Keating, N. Crooke, J. Templeton & Co., J. Watson, Douglas, Mackenzie & Co., T. Fox, serta John Slade (Penyunting Canton Register). Komite Dewan Perdagangan Inggris pertama di Tiongkok adalah J. Matheson, L. Dent, R. Turner, W. Boyd, dan Dadabhoy Rustomjee.
Kala Otoritas Tiongkok mendapati bahwa pedagang Inggris menolak segala pemberlakuan yang ditujukan pada mereka secara perorangan melalui Pedagang Hong, dan seluruh komunitas Inggris tanpa ragu mendukung niat Lord Napier, tindakan yang lebih keras diberlakukan. Perdagangan dengan pedagang Inggris dan komunikasi dengan Whampoa kini (2 September 1834) dihentikan dan pabrik-pabriknya dikepung oleh segerombolan prajurit Tiongkok. Pedagang Inggris memberitahukan bahwa mereka berkenan untuk berangkat lewat jalur Whampoa menuju Makau, namun tak ada yang akan diperkenankan untuk kembali. Beberapa rekan dan penjaga toko Tiongkok, yang diam-diam berniat membantu pabrik-pabrik Inggris, ditangkap dan komunitas Inggris mendapati diri mereka sendiri berada dalam marabahaya. Melihat posisi kritis dari persoalan tersebut, Lord Napier, dalam ketiadaan (di Makau) dua Petinggi lainnya, mengkonsultasikan Komite Dewan Perdagangan, dan atas permintaan mereka mengerahkan perintah dua kapal untuk didatangkan ke Whampoa dan sehingga mengirim penjaga marinir untuk melindungi warga Yang Mulia. Sehingga, kapal-kapal H.M. Imogene dan Andromache berlayar melalui Bogue (5 September 1834) dalam keadaan ditembaki dari benteng-benteng, yang mereka balas, membungkam satu kubu dengan kubu lainnya, sampai mereka mencapai Whampoa (11 September 1834). Penjaga marinir juga terus mengerahkan perjalanan mereka menuju pabrik-pabrik Inggris.
Secara alamiah, Tiongkok kini, alih-alih meneruskan pertikaian, dengan tegas merekomendasikan negosiasi melalui Pedagang Hong. Otoritas Provinsial memutuskan untuk meneruskan perdagangan dengan pedagang Inggris di Kanton, pada kondisi agar dua kapal tersebut harus meninggalkan sungai dan agar Lord Napier harus menarik diri ke Makau 'sampai kesenangan Yang Mulia Kaisar dari segalanya yang ada di Sorga diketahui.' Kini mengakuis tatus resmi Lord Napier, mereka menyatakan dengan beberapa tujuan bahwa 'ini merupakan hal yang tak diketahui untuk pejabat barbar yang bermukim di Kanton.' Namun, tak ada ruang yang meninggalkan keraguan Otoritas Tiongkok, baik dalam kehendak yang diekspresikan oleh mereka untuk melanjutkan perdagangan dan pelibatan mereka dalam upaya Kabinet Inggris untuk menghimpun yurisdiksi luar wilayah tanpa perhatian sebelumnya dari Pemerintah Tiongkok.
Lord Napier kembali menyatakan perintahnya, dan kini mungkin matanya terbuka kala kebijakan yang dinaungi lewat perkataan Lord Palmerston menyatakan 'kasus yang membahayakan kesempatan hubungan yang ada.' Sakit dalam raga dan pikiran, dipisahkan dari dua Petinggi lainnya, Lord Napier kini sepenuhnya dijatuhkan dan memerintahkan juru bedahnya, Dr. Colledge, untuk mengatasnamakannya terhadap apa yang dapat dilakukan olehnya dengan Otoritas Tiongkok.
Sehingga, Dr. Colledge menulis (18 September 1834) kepada Jurutulis Badan Perdagangan, memberitahukannya bahwa ia diperintahkan oleh Lord Napier 'untuk membuat kesepakatan ulang dengan Pedagang Hong.' Sebuah pertemuan diadakan, Dr. Colledge dan Mr. Jardine mewakili Lord Napier dan komunitas Inggris, sementara dua Pedagang Hong, Howqua dan Mowqua, bertindak memperantarai Otoritas Tiongkok. Dua pernyataan berseberangan yang terjadi di pertemuan tersebut pun timbul, dan walau tak ada keraguan selain catatan transaksi Dr. Colledge dibenarkan, laporan resmi yang dibuat oleh Pedagang Hong dalam wawancara tersebut menyatakan beberapa penjelasan yang bersifat tak paham atau keliru yang dalam bertahun-tahun berikutnya dilayangkan pada seluruh negosiasi serupa antara Eropa dan Tiongkok.
Kata-kata yang dipakai oleh Dr. Colledge adalah sebagai berikut: 'I, T. R. Colledge, yang memutuskan pada pihak Kepala Petinggi, Right Honourable Lord Napier, agar Kepemimpinannya memberikan perintah untuk kapal-kapal Yang Mulia di Whampoa untuk berlayar ke Lintin, kala menerima chop (paspor bercap), dari Gubernur untuk Kepemimpinannya dan diperkenankan untuk bergerak menuju Makau, keadaan kesehatan buruk Lord Napier tak memperkenankannya untuk menghadap Otoritasmu sepanjang persoalan ini. Satu kondisi yang aku ingin berlakukan, yakni, agar kapal-kapal Yang Mulia tak perlu mengajukan permohonan apapun terhadap pihak Pemerintahanmu.' Howqua menjawab: 'Mr. Colledge, penjelasanmu adalah salah satu hal paling serius, dan dari sepengetahuanku dari sifatmu, aku tak meragukan kejujuran darinya. Bersalamanlah denganku dan Mowqua, dan persilahkan Mr. Jardine untuk melakukan hal yang sama.'
Catatan resmi Tiongkok dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut: 'Pedagang Hong, Woo Tun-yueu dan lainnya (Howqua dan Mowqua) melaporkan (kepada Gubernur Kanton dan para koleganya) bahwa para pedagang swasta dari negara yang disebutkan, Colledge dan lainnya, telah berkata kepada mereka bahwa Lord Napier mengetahuinya, karena ini merupakan tempat masuk pertamanya menuju Kerajaan Tengah, ia menghiraukan larangan-larangan, dan sehingga ia tak mendapatkan ijin; bahwa kapal-kapal perang sebenarnya untuk keperluan melindungi barang dan memasuki Bouge adalah kekeliruan; bahwa kini ia (Lord Napier) sendiri menyadari kekeliruannya dan menawarkan ijin untuk pergi ke Makau, dan bahwa kapal-kapal tersebut harus segera keluar (dari Kerajaan Tengah), dan sehingga ia memohon ijin agar mereka meninggalkan pelabuhan.'
Informalitas pelaksanaan biasanya membuka pintu untuk beragam versi dari apa yang sebenarnya terjadi. Namun kali ini, pada kubu Dr. Colledge, dari penjelasan apapun untuk melanjutkan dampak dagang pada keberangkatan Lord Napier dan kapal-kapal perang, mengindikasikan bahwa, kala memutuskan untuk menyelamatkan nyawa Lord Napier dengan bayaran napapun, ia memiliki alasan untuk meyakini keputusan Pemerintah Tiongkok untuk tak melarikan laba perdagangan Inggris sepanjang ketuanan khusus mereka sendiri diutamakan.
Lord Napier menerima paspornya dan mulai (21 September 1834) pergi ke Makau, usai memberikan perintah kepada panglima kapal-kapal H.M. Imogene dan Andromache untuk menarik diri ke luar Bogue. Lord Napier ingin bergerak dengan perahunya sendiri, namun Tiongkok memutuskan agar mereka sendiri yang mendampinginya ke Makau, memperlakukannya bak tahanan, melalukan segala hal pada perjalanan tersebut untuk mentonjolkannya lewat kebisingan gong, gesekan dan tembakan, yang para Mandarin anggap gangguan, walaupun Lord Napier berulangkali menyangkalnya, dan mereka melindungi perjalanan tersebut, yang tak berjalan lebih dari dua puluh empat jam, setidaknya sampai lima hari terakhir. Pada waktu itu, Lord Napier mencapai Makau (26 September 1834), ia di luar kesadaran dan wafat semalam berikutnya (11 Oktober 1834), diwarnai dengan sifat tertekan dan keriuhan yang dialami olehnya di tangan Otoritas Tiongkok, serta penundaan yang tak diperlukan kala pengembaliannya ke Makau, dan khsuusnya juga lewat hati nurani, bahwa nampak datang kepadanya pada akhirnya, bahwa ia menempati posisi palsu lewat penghirauan kabinet sebagai sikap sebenarnya yang dipegang oleh Pemerintah Tiongkok selama ini, dan lewat rintangan yang diatur dalam Dewan dan perintah Lord Palmerston mengembangkan kebijakan sebenarnya Pemerintah Inggris. Seperti Laksamana Hosier, Lord Napier wafat 'akibat patah hati dan tertekan.'
Sepanjang Otoritas Kanton menyadari bahwa kapal-kapal meninggalkan sungai tersebut dan bahwa Lord Napier telah mencapai Makau, mereka melapor kepada Kaisar bahwa 'Napier telah dibawa dan dua kapal perangnya ditempatkan pada daerah dangkal dan melarikannya,' Namun, mereka bersikukuh meneruskan hubungan dagang dengan para pedagang Inggris (29 September 1834). Namun, mereka diberlakukan di bawah batasan jelas. Mereka dengan jelas menyatakan bahwa tak ada pegawai barbar yang harus dianggap datang ke Kanton selain sejumlah orang yang memegang jabatan tai-pan (istilah vulgar untuk Pemimpin Superkargo Perusahaan Hindia Timur), dan bahwa segala transaksi perdagangan harus secara ketat diputuskan atas kesepakatan dengan Pedagang Hong. Selain itu, mereka kini memberlakukan (7 November 1834) sebuah Edik Kekaisaran yang melarang perdagangan candu.
Ini mengakhiri misi melankoli Lord Napier. Kegagalannya jelas-jelas bukan karena keinginan taktik atau keberanian diplomatik apapun di pihak Lord Napier, namun karena pergesekan kepentingan Tiongkok dan Inggris. Sehingga, kami dapat menyalahkan Otoritas Tiongkok yang, sesuai dengan kebijakan pelayanan, dibiarkan oleh Perusahaan Hindia Timur selama dua baad berturut-turut, untuk bersepakat dengan kehendak orang-orang Eropa untuk menjalankan perdagangan seluruh klaim penghormatan diri nasional dan pribadi, yang sepenuhnya diambil lewat kejutan kala mereka mendadak diserang, pada pihak Pemerintah Inggris, pernyataan identik dari pengakuan diri nasional dan ketuangan politik yang sehingga menjadi monopoli Pemerintah Tiongkok yang tak dipersengketakan. Kemalangan yang menggelayuti Lord Napier terjadi pada masa itu (akhir November) kala kabar bencana pertama mengakhiri misinya mencapai Inggris, pemerintahan Lord Melbourne (yang mengambil tempat Earl Grey pada bulan Juli) telah berakhir (14 November), sehingga Lord Palmerston melepaskan jabatan dan Adipati Wellington memegang kepentingannya.
Namun hal terburuk dari seluruh kebijakn melankoli tersebut adalah apati masyarakat Inggris yang meraih kabar kegagalan misi Lord Napier dan kejahatan tak berhati kala Adipati Wellington mengecam tindakan Lord Napier. Tindakan bungkam masyarakat Inggris terhadap pengusiran dari Kanton, yang sangat mengikis perilaku pegawai utama Raja mereka dan negara mereka, menurunkan reputasi Inggris di mata Tiongkok dan berkontribusi pada keberanian mereka untuk berupaya pada pergolakan mendatang. Sebagai Adipati, ia tak pernah sangat dihormati Lord Palmerston atau pihak kenagaraan manapun. Dengan keyakinan dalam intuisi hal baiknya sendiri dilakukan pada kesempatan kritis apapun, ia memadukan beberapa perilaku mengkritik orang-orang yang blunder dalam hal diplomatik. Ia menyoroti segala skema dari para pemimpin Whig yang jatuh dari awal sampai akhir dan menghakiminya, terutama kala ia menghakimi bencana Cabul pada delapan tahun berikutnya, sebagai kasus yang 'memberikan pemberdayaan tak penting untuk para agen politik.' Serangkaian hinaan ditujukan pada Lord Napier, kala masih hidup, oleh Otoritas Tiongkok, merupakan tindakan yang sebanding dengan ketidakadilan kecil yang dilakukan oleh Adipati Wellington terhadap Lord Napier kala wafat. Sosok yang 'dipersenjatai dapat membutakan tirani dunia' memberikan impoten kekanak-kanakan dalam perseteruannya dengan golongan mandarin Tiongkok. Sosok yang, 'menaklukan nasib, memberdayakan Eropa,' sepenuhnya menghilangkan kesempatannya juga menjadi pembebas perdagangan Eropa di Asia. Bangsawan Adipati tersebut sepenuhnya melupkana dirinya kala ia memberikannya sebagai opininya (24 Maret 1835) bahwa Lord Napier nyaris membawa kegagalan misinya lewat penyematan gelar-gelar tingkat tinggi, dengan datang ke Kanton tanpa permisi, dan dengan upaya cara komunikasi tak lazim. Mengetahui bahwa perdagangan Inggris di Tiongkok berkembang lagi, di samping kekalahan Lord Napier terjadi di Kanton, Adipati merekomendasikan penjagaan kenikmatan yang didapatkan mereka dan menekan para pedagang Inggris.
Pemerintah Inggris, yang mula-mula tak menghargai pelajaran-pelajaran yang didapatkan lewat pengalaman-pengalaman Perusahaan Hindia Timur, kini menyalahartikan pelajaran yang didapatkan dari nasib Lord Napier. Secara jelas, masa Koloni Inggris di Tiongkok belum tiba. Hongkong tak lagi menunggu lama. Pelajaran lain dan lebih tajam dibutuhkan.