Ekonomi Publik/Peran Pemerintah

Pada umumnya keberadaan pemerintah memiliki pengaruh perekononomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintahan yang mengatur perekonomian secara ketat atau intensif dan ada pula yang membatasi sebagai pendukung saja dalam suatu perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah membantu perkembangan bisnis secara umum, mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi yang lemah dan sebagai penyeimbang. Dalam perekonomian suatu Negara, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengalahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu Negara tergantung pada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian. Kebutuhan barang publik seperti barang, jasa, atau sistem merupakan sesuatu yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berpengaruh pada tingkat-tingkat perekonomian suatu Negara. Dalam menjalankan peranannya, pemerintah terbentur dalam beberapa kegagalan untuk menjalankan fungsinya.

Pengenalan Pemerintah

Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatur perekonomian pada suatu negara. Teori tentang pemerintahan yang dikemukan oleh Adam Smith, yang membahas tentang tiga peran terpenting dari pemerintah. Peran penting tersebut digunakan dalam sistem kemerdekaan yang mengharuskan pemerintah untuk menjalankan tiga peran/tugas utamanya tersebut yakni:

1. Peran untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
2. Peran untuk menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya.
3. Peran untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan sektor swasta

Dalam hal ini, Smith menyadari bahwa pasar tidak dapat menyediakan beberapa barang publik yang mana terlalu mahal apabila diusahakan sendiri penyediaannya oleh individu.

Sejarah Pembangunan

Sejarah perkembangan sektor publik dapat dijelaskan secara singkat sebagai salah satu proses pertumbuhan yang signifikan. Ukuran sektor publik mempelajari bagaimana memilih kemampuan untuk mengumpulkan pendapatan dan alokasi pengeluaran. Hal ini juga diperhatikan bahwa data pada pengeluaran biasanya berada pada pengaruh dari sektor publik pada perekonomian. Fungsi redistributif juga cenderung terkonsentrasi secara terpusat. Untuk program pendidikan misalnya, di sisi lain terlihat bahwa di semua negara, sebagian besar penyelenggaraan program diserahkan kepada tingkat yang lebih rendah - baik kepada negara atau pemerintah daerah. Pengeluaran kesehatan selalu bersifat substansial di tingkat pusat tetapi juga dapat menjadi penting pada tingkatan yang lebih rendah. Contoh nyata dari kasus ini adalah di Jerman. Insentif dari tingkatan yang lebih rendah dalam menghabiskan dana dapat diubah oleh desain dari rumus hibah dan pemerintah pusat dapat menggunakan ini sebagai cara untuk mendorong pengakuan atas eksternalitas antar lokalitas.

Mengukur dalam tingkat Pemerintahan

Dalam menghitung data-data dalam perekonomian yang sangat banyak ini, diperlukan sebuah metode perhitungan khusus yang tepat. Dalam hal ini, menurut kami, metode statistika merupakan metode yang paling sesuai. Statistika memberikan sudut pandang yang berbeda di sektor publik. Statistika memperhatikan tentang pembagian dan tingkat pengeluaran. Metode ini juga merupakan metode yang menarik dan informatif untuk mendapatkan gambaran yang luas mengenai sektor publik. Namun, ada beberapa permasalahan yang harus diatasi dalam rangka mendapatkan perspektif yang benar-benar sesuai. Masalah pertama yang menyatakan bahwa angka-angka dalam ukuran sektor publik bersifat relatif dalam ukuran ekonomi secara keseluruhan. Artinya, angka- angka bukanlah faktor absolut dalam kasus ini dan tidak begitu memperhatikan faktor kuantitas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk mendapatkan ukuran yang akurat dari tingkat pengeluaran pada sektor publik. Pendekatan standar adalah dengan menggunakan produk domestik bruto nominal (yaitu produk domestik bruto diukur menggunakan harga sendiri setiap tahun). Ini dapat diterapkan pada produk domestik maupun produk nasional. Dengan mengadopsi ukuran terkecil dari ukuran ekonomi (yang ini tergantung pada sejumlah faktor seperti tingkat investasi baru relatif terhadap penyusutan, struktur sistem pajak dan pendapatan dari luar negeri), ukuran nyata dari sektor masyarakat dapat ditingkatkan beberapa persen terhadap penggunaan yang terbesar. Meskipun tidak secara signifikan merubah kondisi ekonomi, manipulasi seperti ini bisa sangat bernilai dalam perdebatan politik. Ada tingkat kebebasan bagi mereka yang mendukung sektor publik, atau penentang, untuk menyajikan sosok yang lebih menguntungkan. Selama angka dihitung dengan cara yang konsisten, maka tidaklah ada masalah untuk tujuan perbandingan terhadap definisi yang tepat dari output yang digunakan. Sebaliknya, untuk penilaian mengenai apakah sektor publik menjadi terlalu besar, bisa menjadi masalah yang cukup signifikan. Satu-satunya perbedaan antara perusahaan yang dikelola negara dan setiap perusahaan swasta lainnya di mana pemerintah adalah pemegang saham yakni sejauh mana kepemilikan saham tersebut berjalan.

Peran Pemerintah Dalam Pasar Ekonomi

Para ahli ekonomi yang membahas tentang ekonomi industri adalah Adam Smith dan Nozick. Adam Smith memiliki teori lain yang bertentangan dengan interferensi pemerintah dalam mengatur pasar. Tetapi dalam hal lain, Smith mengakui bahwa tidak semua barang dapat disediakan oleh sektor swasta. Lain lagi halnya dengan Nozick, yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak individual dan mereka juga menyadari bahwa manusia lain pun memiliki hak yang sama. Setiap manusia harus menghormati hak dari manusia lain jika ingin haknya dihormati. Namun, ada saja manusia yang kurang bisa menghargai hak individual tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah agensi (negara) untuk menyediakan layanan terhadap perlindungan hak tersebut. Masalah-masalah seperti adanya free-riders diselesaikan dengan mengadopsi sistem perpajakan koersif untuk menyediakan layanan perlindungan tersebut. Namun, hal ini biasanya hanya terjadi pada negara minimalis dimana negara tersebut hanya menyediakan satu barang publik, yang lebih berfokus kepada perlindungan. Padahal masyarakat mungkin membutuhkan barang yang lebih banyak yang tidak mereka dapat dari sektor swasta. Jika dilihat, konsep negara minimalis ini sangatlah bertentangan dengan konsep redistribusi. Berdasarkan pernyataan Musgrave (1985:3), “Pengoperasian pada sektor publik sebagaimana yang telah dikembangkan oleh ahli ekonomi klasik, terlihat pada konteks tatanan alam yang bergantung ada dan tidaknya campur tangan pada pasar tersebut”. Pada jangkauan tiga fungsi Musgrave yang merupakan respon dari kegagalan pasar, yang pada mulanya dirancang untuk menjamin efisiensi ekonomi, maka dapat didefinisikan pendekatan ini sebagai peran neo-klasikal dari pemerintah.

Efisiensi Ekonomi dan Pasar Persaingan

Efisiensi sekarang dapat menjadi suatu ciri khas dari konsep ekonomi, keadaan efisien tercapai jika tidak ada lagi yang bisa dicapai (usaha telah maksimal). Dalam kasus ini, seseorang yang membuat keputusan membahas tentang masalah ketergantungan apada hal-hal yang efisien dan hal-hal yang rumit. Orang tersebut harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang-matang sebelum mengambil keputusan agar keputusannya tersebut dapat bermanfaat bagi kebanyakan orang, bukan malah menimbulkan masalah lain yang tidak diinginkan. Seseorang akan mengeksplorasi sumber daya untuk memaksimisasi utilitas terhadap anggaran yang mereka miliki. Mereka akan melakukan usaha untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Ketika utilitas telah mencapai titik maksimal, saat itulah keadaan efisien telah dicapai. Tapi bukan berarti dalam usaha-usaha tersebut, mereka tidak menemui halangan. Masalah muncul ketika dalam suatu komunitas, ada lebih dari satu orang yang membuat keputusan. Karena setiap orang berbeda, tentu apabila pembuat keputusan lebih dari satu, maka akan terdapat perbedaan pikiran dari masing-masing orang tersebut. Oleh karena itu, masalah perbedaan pengambilan keputusan ini harus diselesaikan mengingat akan kebutuhan untuk bersaing dari para pembuat keputusan. Konsep efisiensi telah mendefinisikan beberapa preferensi tentang sebuah sistem yang bertanggung jawab. Tapi pada nyatanya, untuk menentukan preferensi ini tidaklah mudah. Mendefinisikan kriteria efisiensi bukanlah sebuah perkara mudah. Salah satu solusi untuk mencoba memecahkannya adalah dengan mengamati satu jenis konsumen atau jenis ekonomi yang memiliki kesamaan pada konsumennya.

Peran Alokasi, Peran Distribusi dan Peran Stabilisasi

Dalam bukunya, Musgrave (1959) telah mengidentifikasi 3 (tiga) jenis fungsi dari pemerintah:

1. Fungsi alokasi
2. Fungsi distribusi
3. Fungsi stabilisasi

Fungsi alokasi terjadi ketika pemerintah turut serta dalam memperbaiki distorsi ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan pasar. Pemerintah bertugas untuk mengadakan kembali distribusi disaat pasar gagal untuk melakukan tugasnya tersebut. Peran alokasi pemerintah berkaitan dengan pencapaian efisiensi statis alokasi sumber daya. Pengalokasian sumberdaya ini harus dilakukan secara merata. Pemerintah harus mengoreksi dan menyediakan barang dan jasa publik yang mungkin tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Pengalokasian sumberdaya berhubungan dengan teori tentang hak milik. Salah satu teori alokasi yang efisien dikemukakan oleh Ronald Coase, yang teorinya disebut sebagai “The Coase Theorem”. Teori ini menjelaskan tentang cara mengalokasikan sumber daya secara efisien melalu pertukaran individual dan jika tak ada biaya transaksi maka pengalokasian sumberdaya tidak akan bergantung pada keberadaan hak milik individual. Artinya semakin sedikit biaya transaksi maka memungkinkan untuk semakin efisien pengalokasiannya.

Fungsi selanjutnya adalah fungsi distribusi. Dalam mempertimbangkan distribusi pendapatan, pemerintah menggunakan konsep ekuitas dan keadilan. Pendapatan didistribusikan dengan melihat pada sejarah, hukum warisan, pendidikan, mobilitas sosial, kesempatan ekonomi dan beberapa faktor-faktor lainnya pada suatu negara. Pemerintah dalam hal ini menggunakan kebijakan fiskal yang lebih luas cakupannya untuk mengadakan kembali proses distribusi. Pemerintah juga mendistribusikan kembali pendapatan melalui kebijakan pengeluaran yang telah dikeluarkan pemerintah. Selain itu, negara juga dapat ikut serta dalam mekanisme pasar melalui pemberian subsidi, kontrol terhadap harga, dan pengenaan pajak pada barang mewah.

Fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah fungsi jangka pendek dari pemerintah. Stabilisasi sangat penting dalam ekonomi terbuka, yang dapat dilihat sebagai ketidakseimbangan sistem (Balassa 1982). Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan untuk memperbaiki kondisi ketidakseimbangan tersebut agar tidak berdampak buruk kedepannya.

Fungsi atau peran pemerintah yang lain adalah fungsi regulasi. Fungsi regulasi adalah fungsi pemerintah yang terpisah. Sebuah teori regulasi yang terkenal yang merupakan teori yang dikembangkan oleh Stigler (1971), Posner (1974) dan Peltzman (1976). Teori ini menjelaskan tentang pandangan bahwa badan regulasi tergabung dalam sebuah kelompok yang berkepentingan, yang di dalamnya termasuk produsen, konsumen dan kelompok yang memiliki kepentingan umum seperti pelobi lingkungan. Regulasi diterapkan dalam penanganan kasus pengalokasian sumber daya yang tidak efisien tapi dapat juga tanpa menggunakan bantuan regulasi dari pemerintah tersebut. Walaupun begitu, kadang keterlibatan negara menyebabkan kegagalan pemerintah dimana pemerintah menjadi lebih terpengaruh oleh kelompok yang lebih mengejar kepentingan pribadi (rent-seeking) yang mengalihkan penggunaan sumber daya ke aktivitas yang tidak berguna. Pada awal tahun 1980-an, adanya penekanan baru pada pengembangan orientasi pasar, penyesuaian struktural, privatisasi dan deregulasi merupakan solusi terhadap kegagalan pemerintah besar-besaran yang terjadi pada tahun 1970-an.

Kegagalan Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Mengalokasikan Sumberdaya

Kegagalan pasar ada ketika tidak tercapainya kondisi Pareto optimal. Artinya, konsumen tidak bisa lagi menyamakan tarif marginal substitusi dan produsen menawarkan barang untuk dijual dengan harga lebih tinggi daripada biaya marjinal produksi. Kegagalan pasar tersebar luas di negara berkembang. Barang ekonomi dan faktor pasar yang berada dalam keadaan disekuilibrium menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya. pasar barang ditandai dengan kekurangan dan surplus, sedangkan faktor pasar menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi dan kelangkaan modal. Dalam kebanyakan kasus, harga pasar tidak mencerminkan biaya produksi marjinal.

Persaingan Tidak Sempurna

Persaingan tidak sempurna adalah penyebab kegagalan pasar. Dibawah pasar ini perusahaan menghadapi penurunan kemiringan kurva permintaan untuk produknya. Menyimpangnya pendapatan marjinal dari pendapatan rata-rata dan harga tidak lagi sama dengan biaya marjinal. Dalam skenario ini, perusahaan monopoli menetapkan harga yang melebihi biaya marjinal, untuk memaksimalkan keuntungan. Hal ini menyebabkan output yang jauh lebih rendah daripada yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersaing sempurna dan beroperasi di bawah kondisi biaya yang sama. Konsumen tidak memiliki kedaulatan dalam hal alokasi sumber daya di bawah monopoli. Pengoperasian perusahaan monopoli dikatakan tidak efisien, karena dapat menyebabkan alokasi dari sumber daya yang kurang optimal. Monopoli alami dan perusahaan lain yang mengalami penurunan biaya rata-rata atas berbagai output adalah sumber kegagalan pasar. Sebuah monopoli alamiah tidak diatur perbaikan outputnya dengan harga yang lebih besar daripada biaya marjinal. Tingkat output tidak berada pada kondisi Pareto optimal. Jika perusahaan mencoba untuk harga produknya di biaya marjinal, kerugian harus dibiayai oleh pajak atau diskriminasi harga.

Monopoli

Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip (close substitute), dan terdapat hambatan masuk (barriers to entry) ke pasar. Pada pasar monopoli, produsen mempunyai prinsip keuntungan yang maksimum yaitu pada tingkat produksi dimana MC=MR.

Oligopoli

Pasar oligopoli sebuah keadaan dimana dalam pasar jumlah perusahaan yang menguasai pasar lebih dari dua tetapi tidak banyak (2- 10) sehingga tindakan dari pengusaha yang satu akan mempengaruhi kebijakan dari pengusaha lainnya. Ketika pasar terdiri dari dua perusahaan maka disebut dengan istilah duopoly. Apabila produk yang dihasilkan oleh pengusaha oligopoli homogen, maka pasar dinamakan oligopoli murni (pure oligopoly) dan apabila produk yang dihasilkan tidak homogen maka dinamakan oligopoli yang dibedakan (differentiated oligopoly). Akibat dari bebasnya masing-masing pengusaha di dalam menentukan kebijakan-kebijakannya, terutama kebijakan harga dan produksi, maka akan menimbulkan perang harga diantara sesama pengusaha oligopoli tersebut. Akhir dari perang harga ini adalah membuat kehancuran bagi beberapa pengusaha tertentu. Sampai di mana kemampuan pengusaha oligopoli di dalam perang harga ini, sangat tergantung kepada produk yang dihasilkan dan biaya produksinya. Apabila produk dalam pasar oligopoli adalah homogen ( oligopoli murni ) maka tiap-tiap pengusaha hanya akan turut dalam perang harga sampai batas keuntungan normal.

Monopoli Alamiah

Ketika pemerintah berusaha untuk menghapus monopoli pada produksi suatu barang tetapi hal tersebut akan menyebabkan diantara produsen terjadi persaingan yang menyebabkan hanya ada satu produsen saja yang bertahan. Penyebab dari hal tersebut karena pasar akan barang tersebut terlalu kecil atau investasi yang dibutuhkan sangat besar sehingga ekonomi yang efisien akan terjadi ketika tingkat produksi besar. Keadaan diatas disebut dengan monopoli alamiah

Barang Publik

konomi barang publik. Dalam beberapa hal, barang publik murni adalah abstraksi yang diadopsi untuk memberikan kasus benchmark terhadap yang lain, lebih realistis, kasus dapat dinilai. Sebuah barang publik murni memiliki dua sifat berikut:

1. Non-excludability (tanpa dikecualikan) : Jika kepentingan publik diberikan, konsumen tidak dapat dikecualikan dari dikonsumsi.
2. Non-rivalry ( tanpa persaingan) : Konsumsi barang publik oleh salah satu konsumen tidak mengurangi jumlah yang tersedia untuk dikonsumsi oleh konsumen lainnya.

Eksternalitas

Kegagalan pasar ditandai oleh konsumsi barang yang terlalu banyak menyebabkan eksternalitas negatif dan terlalu sedikit konsumsi barang yang menghasilkan eksternalitas positif. Eksternalitas terjadi bila aktivitas seorang pelaku ekonomi mempengaruhi utilitas atau produksi lain tanpa harga. Efek eksternal bermanfaat dikenal sebagai eksternalitas positif. Disekonomis eksternal atau eksternalitas negatif adalah biaya yang dapat ditanggung oleh konsumen atau produsen. Barang publik seperti penelitian medis yang didanai publik dan pendidikan merupakan sumber eksternalitas positif. Polusi adalah contoh klasik eksternalitas negatif. Pasar atau sistem harga tidak dapat mencerminkan biaya-biaya eksternal dan manfaat. Ini memberikan alasan bagi intervensi pemerintah, baik untuk mempromosikan eksternalitas positif atau mengatur eksternalitas negative.

Kegagalan Institusional

an institusional sebagai penyebab utama kegagalan pasar di negara berkembang. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa lembaga terbelakang mengecualikan banyak orang dari pasar. Di banyak negara uang dan pasar modal yang kecil dan terbelakang, dan mobilisator tabungan tidak efisien. Selanjutnya, pasar uang di negara-negara tidak merespon dengan cepat terhadap sinyal suku bunga. Gillis, Perkins dan Roemer. (1992: 540) juga menganggap kegagalan kelembagaan sebagai penyebab kerusakan lingkungan di negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa meskipun pemerintah memiliki hak milik atas sebagian besar kawasan hutan di negara berkembang, tetapi pemerintah tidak mampu menegakkan peraturan di bidang ini. Hutan merupakan sumber daya milik umum tetapi penyebab kerusakan hutan adalah kelembagaan itu sendiri, sedangkan Mekanisme pasar tidak dapat mengatur penggunaan sumber daya milik umum. Kegagalan pasar ini dikenal sebagai "tragedi milik bersama (tragedy of the common)".

Kegagalan Informasi

Persaingan sempurna yang menjamin Pareto optimal, dianggap berpengetahuan yang sempurna tentang barang dan harga di pasar. Di banyak negara berkembang konsumen dan pekerja memiliki pengetahuan yang tidak lengkap tentang barang dan jasa dan kesempatan kerja. Gillis, Perkins dan Roemer (1992: 104) menunjukkan bahwa investor, produsen dan pedagang tidak mampu untuk lindung nilai terhadap risiko karena keuangan, komoditas, dan asuransi pasar kurang berkembang atau hilang. Penurunan inefisiensi pasar dapat dicapai jika campur tangan pemerintah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur untuk memastikan perkembangan uang dan pasar modal. Beberapa negara berkembang telah mengejar kebijakan liberalisasi pasar tidak efisien. Stiglitz (1994) membahas masalah informasi yang tidak sempurna atau pasar tidak lengkap dalam konteks uang dan pasar keuangan. Dia berpendapat bahwa beberapa tingkat intervensi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi pasar keuangan di negara berkembang. Investor prihatin tentang solvabilitas dan pengelolaan lembaga keuangan. Dalam beberapa kasus informasi tentang variabel-variabel ini sulit diperoleh. Pemantauan yang tepat dari kinerja manajemen perusahaan oleh negara dapat meningkatkan efisiensi pasar. Dua jenis akibat kegagalan informasi dari masalah Moral hazard dan Adverse selection.

Kegagalan Pemerintah

Kegagalan pemerintah disebabkan yang pertama karena adanya campur tangan pemerintah yang kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. Kedua, adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah, dan yang terakhir adalah perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi. Pemerintah dapat membuat harga sewa pasti dalam kelompok yang berkepentingan dengan memberikan hak hukum untuk perusahaan tertentu atau penyediaan jasa tertentu. Sebagai contoh, Pemerintah dalam Ekonomi Pasar dapat memberikan waralaba perusahaan untuk mengoperasikan layanan, atau lisensi untuk menjual barang-barang tertentu. Selanjutnya, kontrak dapat ditugaskan untuk bisnis tetentu atau membangun jalan raya atau bisa juga melaksanakan proyek-proyek perumahan.

Dengan cara ini, pemerintah menciptakan hak milik bagi individu yang dapat menyebabkan hambatan untuk memasuki industri tertentu atau bisnis melalui rent-seeking. Rent-seeking adalah studi tentang bagaimana berbagai kepentingan bisnis bersaing untuk sewa artifisial. Sewa dapat didefinisikan sebagai seorang pemilik sumber daya yang mempunyai biaya kesempatan. Perusahaan kadang kadang menyuap pemerintah atau menghabiskan sejumlah besar uang untuk membujuk para pejabat sektor publik agar mereka memberikan hak untuk mengoperasikan layanan. Persaingan tersebut sering mengarah ke lokasi sumber daya langka. Sering terjadi kontrak dan waralaba tidak dihargai sampai penawar terendah, dan pemerintah proyek dialokasikan atas dasar preferensi politik. Rent-seeking oleh kepentingan monopoli adalah penyebab kegagalan pemerintah. Penyebab lain kegagalan pemerintah adalah produktivitas sipil yang layanannya rendah dan kurangnya insentif untuk efisiensi teknologi. Inefisiensi pemerintah ditandai dengan birokrasi. Banyak cara disektor publik yang menyerupai sektor non-progresif Baumols yang mengalami pertumbuhan produktivitasnya nol. Baumol (1967) menegaskan bahwa sifat layanan publik padat karya menawarkan cakupan perubahan teknologi yang kurang dalam rangka meningkatkan produktivitas. Peacock (1979) juga mengamati bahwa sifat non-profit dari layanan pemerintah banyak yang kurang insentif untuk memperkenalkan inovasi. Reformasi sektor publik telah maju sebagai alat untuk mengurangi kegagalan pemerintah.

Pemerintah Dan Pembangunan Berorientasi Pasar

Pendekatan berorientasi pasar untuk pengembangan adalah strategi di seluruh dunia yang memperoleh tanah pada 1980-an sebagai tanggapan terhadap kegagalan pemerintah. Kebangkitan pasar difasilitasi oleh runtuhnya banyak ekonomi sosialis. Pendekatan untuk pengembangan perusahaan yang terhambat dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Pada pembangunan berorientasi pasar pengembangan dapat dicapai hanya jika ada reformasi kelembagaan.

Di negara-negara berkembang, ada banyak faktor yang menyebabkan lebih besar ketergantungan pada pasar. Pertama, nasionalisasi dan kepemilikan Negara yang dicirikan ekonomi tahun 1960-an dan 1970-an tidak bekerja baik (Howard 1992). Perusahaan-perusahaan milik negara akumulasi signifikan kerugian dan tidak mampu menyesuaikan risiko ekonomi dunia berubah.

Manajemen tidak efisien perusahaan-perusahaan ini juga berkontribusi besar, defisit fiskal yang memaksa pemerintah untuk meminjam berat dari luar negeri. peraturan ekonomi ini juga mendorong korupsi, perusahaan terpaksa mencari sewa perilaku dalam rangka untuk mendapatkan kontrak menguntungkan dari pemerintah.Kebijakan industrialisasi yang mengejar keuntungan itu juga melihat terlalu dalam. Kebijakan ini didasarkan pada substitusi impor yang sangat bergantung pada perlindungan dari pasar domestik melalui hambatan tarif. Ditemukan bahwa dengan impor substitusi, istilah yang digunakan untuk menggambarkan produksi dalam negeri yang baik yang sebelumnya diimpor, dimanfaatkan dalam jumlah besar untuk impor. Lebih lanjut, perlindungan didorong produksi yang tidak efisien karena investor terlindung dari persaingan eksternal.

Pendekatan berorientasi pasar untuk pengembangan menekankan untuk melihat ke luar untuk strategi mempromosikan ekspor. Penekanan baru pada pembangunan yang berorientasi pasar juga dibantu oleh kebangkitan ekonomi neo-klasik. Sisi penawaran ekonom berpendapat bahwa aliran bebas dari kekuatan pasar dan pengurangan ukuran pemerintah akan menyebabkan peningkatan produktivitas dan investasi. Tarif pajak rendah dan insentif pajak bagi investor yang diperlukan untuk merangsang investasi. Kebangkitan neoklasik juga menyebabkan penekanan baru pada efisiensi produktif dalam perusahaan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam negeri dan daya saing internasional.