Ekonomi Publik/Teori Sektor Publik

Kata “Publik” berasal dari bahasa Latin publicus yang artinya “dewasa”, dalam konteks ekonomi adalah penyampaian gagasan yang berkaitan dengan masyarakat. Dalam bahasa Inggris “publik” berarti milik warga, bangsa, atau masyarakat luas yang dipertahankan atau digunakan oleh orang atau masyarakat secara keseluruhan. Jadi yang dimaksud dengan sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibiayai dengan pajak atau pendapatan negara yang lain yang diatur melalui hukum. Barang privat adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar sehingga menyebabkan alokasi sumber – sumber ekonomi secara efisien. Dalam mendapatkan barang privat ini diperlukan persaingan dan pengecualian. Monopoli alamiah adalah keadaan di mana pasar akan barang atau jasa terlalu kecil atau investasi yang dibutuhkan sangat besar sehingga skala ekonomi yang efisien baru terjadi pada tingkat produksi yang besar. Dalam mendapatkan barang ini terjadi tindakan pengecualian namun tanpa persaingan. Barang publik adalah barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan pekerjaannya. Barang publik memiliki dua karakteristik, yaitu non – rivalry dan non – excludability. Yang termasuk barang publik ialah pertahanan nasional, udara, ramalah cuaca, dan lain sebagainya.

Efisiensi Ekonomi

Secara umum pasar telah melakukan tugasnya dengan baik untuk mengalokasikan sumber daya. Efisiensi ekonomi dari suatu pasar persaingan secara ideal yang dijelaskan untuk memberikan standar yang tidak efisien terhadap pasar dapat diukur. Kekuatan di dunia nyata yang dapat menyebabkan pasar untuk mengalokasikan sumber daya yang kurang efisien lebih banyak daripada pasar persaingan yang ideal. Beberapa masalah terkait sumber daya yang dialokasikan secara tidak efisien, seperti masalah polusi udara dan air. Hal tersebut terjadi karena polusi tidak memiliki insentif yang biayanya akan dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan polusi tersebut memiliki insentif untuk menghasilkan dalam jumlah besar yang tidak efisien. Polusi adalah produk dari suatu produksi dan terlalu mahal untuk menghilangkan semua polusi. Kadang – kadang pasar tidak efisien karena pasar tidak mampu menyediakan insentif yang cukup untuk menghasilkan barang pada sektor swasta. Contohnya adalah pertahanan nasional. Masalah eksternalitas dan barang publik muncul karena hak properti atas sumber daya yang langka dan berharga kurang jelas. Kadang – kadang hak properti merupakan solusi yang lebih mudah daripada hak kekayaan, dan solusi lain yang lebih sesuai.

Pareto Optimal

Pareto optimal adalah alokasi sumber daya yang tidak dapat diperoleh dengan baik oleh individu tanpa adanya orang lain yang lebih buruk. Model efisiensi ini menimbulkan asumsi yang sangat terbatas, yaitu:

1. Sebuah pasar yang lengkap untuk semua yang terkait dengan masa depan dan untuk semua resiko.
2. Tidak ada eksternalitas dalam fungsi utilitas konsumen atau fungsi produksi suatu perusahaan.
3. Harga pasar diketahui dengan pasti dan semua pasar harus memiliki informasi yang sempurna.
4. Konsumen memaksimalkan utilitasnya dan kurva indiferennya berdasarkan tingkat pertukaran marjinal.

Kondisi yang diperlukan untuk mencapai Pareto optimal ada dua, yaitu:

1. Efisiensi dalam konsumsi terjadi ketika kurva indiverens seorang konsumen bersinggungan dengan garis anggaran atau budget line. Dalam keadan ini seorang konsumen akan mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan biaya paling sedikit yang perlu dikeluarkan.
2. Efisiensi dalam produksi terjadi ketika seorang produsen dapat menghasilkan sebuah produk dengan anggaran seminimal mungkin namun dapat menghasilkan produk tersebut secara maksimal.

Pasar vs Pemerintah

Selain persyaratan dasar untuk kegiatan ekonomi yang teroganisir, ada situasi lain di mana intervensi dalam perekonomian berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan. Situasi di mana intervensi dapat berlaku, bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu: mereka yang terlibat dalam kegagalan pasar dan yang tidak terlibat dalam kegagalan pasar. Ketika kegagalan pasar terjadi, ada sebuah pendapat yang mempertimbangkan apakah intervensi akan bermanfaat? Misalnya jika suatu kegiatan ekonomi mengaslkan eksternalitas, sehingga terjadi perbedaan antara sektor swasta dan biaya sosial serta hasil kompetitif yang tidak efisien. Dalam hal ini negara perlu melakukan campur tangannya untuk membatasi inefisiensi yang dihasilkan. Hal ang perlu diperluas untuk kegagalan pasar adalah hubungan tentang keberadaan barang publik dan persaingan tidak sempurna. Penekanan dalam campur tangan pemerintah, sebenarnya tidak akan selalu menguntungkan. Sektor publik memiliki kemampuan untuk memperbaiki permasalahan ekonomi yang tidak apat dicapai. Salah satu peran ekonomi publik yakni untuk menentukan luas yang diinginkan sektor publik dan batas-batas intervensi sebuah negara. Misalnya, jika kita tahu bahwa sebuah pasar akan mengalami kegagalan sehingga tidak menjadi efisien karena keterbatasan informasi, untuk membangun campur tangan pemerintah yang baik perlu diketahui apakah subjek pemerintah untuk keterbatasan informasi yang sama dapat mencapai hasil yang lebih baik.

Ekuitas

Selain kegagalan pasar, intervensi pemerintah juga dapat dipengaruhi oleh perekonomian yang memiliki kesenjangan pendapatan, kesempatan atau kekayaan. Hal ini dapat terjadi jika perekonomian itu efisien pada pengertian yang sempit. Tingkat kesejahteraan perekonomian akan ditingkatkan melalui kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan. Dalam kasus kegagalan pasar dan kebijakan kesejahteraan, kebijakan intervensi mengacu lebih dari sekedar penerimaan. Hal inilah yang menjadi alasan kegagalan ekonomi yang seharusnya untuk mencapai hasil yang optimal harus dipahami dan kebijakan yang diambil harus dirancang.

Efisiensi dan Ekuitas

Ketika menentukan kebijakan ekonomi, pemerintah menghadapi dua tujuan yang bertentangan. Dua tujuan yang bertentangan tersebut mengacu pada aktivitas organisasi ekonomi sehingga penggunaan terbaik dibuat untuk sumberdaya ekonomi. Hal ini merupakan segi efisiensi dari bentuk kebijakan. Untuk tingkatan yang bermacam – macam, pemerintah juga mengacu pada keuntungan dari aktivitas ekonomi yang didistribusikan secara agak baik. Hal ini merupakan aspek keadilan dari bentuk kebijakan. Kesulitan yang dihadapi pemerintah adalah pertentangan antara ekuitas dan efisiensi. Kebijakan yang efisien sangat tidak adil, sedangkan kebijakan yang adil dapat menimbulkan penyimpangan yang signifikan. Mengingat fakta ini, tantangan untuk pembuatan kebijakan adalah untuk mencapai keadilan dan efisiensi. Di mana perdagangan dilakukan oleh pemerintah yang harus ditempatkan itu bergantung pada kepentingan relatif yang diberikan untuk keadilan yang lebih daripada efisiensi.

Sumber Kegagalan Pasar

Kegagalan pasar terjadi ketika kondisi pareto optimum tidak tercipta. Artinya, konsumen tidak bisa lagi menyeimbangkan tingkat pertukaran marginal (TPM), sedangkan produsen menawarkan barang untuk dijual dengan harga lebih tinggi dari biaya marjinal. Kegagalan pasar banyak terjadi di negara berkembang. Di perekonomian negara berkembang, jumlah barang dan pasar faktor produksi dalam keadaan yang tidak seimbang menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Dalam kebanyakan kasus, harga pasar tidak mencerminkan biaya produksi marjinal.

Persaingan Tidak Sempurna

Persaingan tidak sempurna adalah salah satu penyebab kegagalan pasar. Dalam pasar ini, struktur perusahaan menghadapi kurva permintaan miring ke bawah untuk produknya. Pendapatan marjinal menyimpang dari pendapatan rata-rata dan harga tidak lagi sama dengan biaya marjinal. Pengoperasian monopoli dikatakan tidak efisien karena menyebabkan kurang optimalnya alokasi sumber daya. Monopoli alamiah dan perusahaan lain yang mengalami penurunan biaya ratarata melalui berbagai output merupakan sumber kegagalan pasar. Kecenderungan yang sama untuk harga yang menyimpang dari biaya marjinal terlihat dalam pasar oligopoli dan multinasional corporations (MNC) di negara berkembang. Oligopoli adalah struktur pasar yang ditandai dengan adanya beberapa perusahaan. Meskipun setiap perusahaan memiliki kekuatan pasar, perubahan harga oleh satu perusahaan akan berpengaruh terhadap perusahaan lain.

Barang Publik dan Eksternalitas

Barang publik adalah barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan pekerjaannya. Barang publik adalah barang dan jasa yang memiliki 2 karakteristik, yaitu non-rivalry dan tidak dapat dikecualikan. Yang termasuk Barang publik adalah pertahanan, taman nasional, ramalan cuaca, dan sebagainya. Non-rivalry dalam konsumsi menunjukkan bahwa satu orang yang mengkonsumsi suatu barang tidak mengurangi kegunaan barang tersebut kepada orang lain. Tidak dapat dikecualikan berarti bahwa tidak mungkin untuk mengecualikan setiap orang untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut selama barang tersedia. Kedua kondisi ini menyiratkan bahwa pasar tidak akan mampu menyediakan barang atau jasa secara efisien, karena sistem pasar mengecualikan orang yang tidak bisa membayar untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Eksternalitas terjadi bila aktivitas seorang pelaku ekonomi mempengaruhi utilitas atau produksi lain tanpa kompensasi. Efek eksternal yang bermanfaat dikenal sebagai eksternalitas positif. Disekonomis eksternal atau eksternalitas negatif adalah efek eksternal yang merugikan. Barang publik seperti penelitian kesehatan yang didanai publik dan pendidikan merupakan eksternalitas positif. Polusi adalah contoh umum eksternalitas negatif.

Kegagalan Institusi

Menurut Gillis, Perkins dan Roemer (1992) telah mengidentifikasi bahwa kegagalan institusi sebagai penyebab utama kegagalan pasar di negara berkembang. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa sebuah lembaga atau institusi yang kurang berkembang tidak akan bisa maksimal dalam memenuhi permintaan pasar, sehingga kegagalan pasar dengan mudah terjadi. Gillis, Perkins dan Roemer. (1992: 540) juga menganggap kegagalan institusi sebagai penyebab kerusakan lingkungan di negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa meskipun pemerintah memiliki hak milik atas sebagian besar kawasan hutan di negara berkembang, mereka tidak mampu menegakkan peraturan di bidang ini. Hutan menjadi sumber daya milik umum. Situasi seperti ini menyebabkan kerusakan yang luas kawasan hutan. Mekanisme pasar tidak dapat mengatur penggunaan sumber daya milik umum. kegagalan pasar Ini terkadang dikenal sebagai "tragedi of commons".

Kegagalan Informasi

Jika konsumen tidak mempunyai informasi yang akurat tentang harga pasar atau kualitas produk, maka sistem pasar tersebut tidak akan berjalan secara efisien. Kekurangan informasi ini dapat memberikan insentif kepada produsen untuk menawarkan terlalu banyak produk tertentu dan terlalu sedikit produk lainnya. Di sisi lain, beberapa konsumen mungkin tidak akan membeli produk meskipun mereka akan memperoleh keuntungan, sementara konsumen lain membeli produk yang mengakibatkan mereka lebih dirugikan. Dua jenis kegagalan informasi yang utama adalah masalah moral hazard dan adverse selection. Jenis pertama adalah masalah moral hazard. moral hazard menjadi penyebab utama kegagalan pasar, kegagalan ini membuat pasar tidak bisa memberikan informasi sebanyak yang diharapkan oleh konsumen.

Pertumbuhan Sektor Publik

Perkembangan Model

Dasar dari teori ini adalah perubahan struktur pembangunan sektor publik. Proses pembangunannya berawal dari industrialisasi hingga selesai. Model ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir (lanjut). Pada tahap awal pengembangan dipandang sebagai tahap industrialisasi dimana masyarakat melakukan urbanisasi yaitu bergerak dari pedesaan ke daerah perkotaan. Untuk mencapai atau menyelesaikan tahap ini, ada persyaratan yang cukup signifikan dari pemerintah untuk infrastruktur dalam pengembangan kota. Peran untuk mencapai infrastruktur yang diinginkan menentukan jumlah pengeluaran pemerintah demi tercapainya hal tersebut. Pada tahap menengah pembangunan, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selain itu peran sektor swasta semakin besar. Peranan pemerintah tetaplah besar pada tahap menengah, karena seiring dengan perkembangan dari sektor swasta menyebabkan pemerintah menyediakan barang dan jasa publik yang sangat banyak dan berkualitas. Pada tahap ini juga terjadi eksternalitas.

Hukum Wegner

Wagner mengemukakan suatu teori berdasarkan perkembangan pengeluaran pemerintah terhadap PDB yang juga didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, Jepang, dan Amerika. Inti dari hukum Wagner yaitu jika dalam suatu perekonomian pendapatan per kapita meningkat maka penegeluaran pemerintah juga meningkat. Dasar teori ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, bahwa pertumbuhan mengakibatkan peningkatan yang kompleks. Hal ini jelas diperlukan undang-undang yang baru dan hukum yang lebih terstruktur untuk mengatur hal tersbut. Hal ini jelas tersirat dalam pengeluaran sektor publik. Dasar yang kedua, dengan adanya urbanisasi dan meningkatnya eksternalitas. Selanjutnya komponen terakhir yang mendasari hukum Wagner adalah Wagner berpendapat bahwasannya barang yang dipasok olek sektor publik memiliki pendapatan tinggi karena mengandung elastisitas permintaan. Pertumbuhan yang meningkatkan pendapatan menyebabkan peningkatan permintaan sektor publik.

Hukum Baumol

Hukum Baumol diawali dari observasi terhadap sifat teknologi produksi di sektor publik. Hipotesis dasar dari hukum ini adalah teknologi dari sektor publik merupakan kegiatan padat karya terhadap sektor swasta. Persaingan di pasar persaingan tenaga kerja memastikan bahwasannya biaya tenaga kerja di sektor publik berhubungan dengan sektor swasta. Namun, di sektor swasta ketika biaya kerja relatif meningkat atau tinggi mungkin sektor swasta akan mengganti modal kerjanya. Kemajuan teknologi di sektor swasta akan meyebabkan peningkatan produktivitas. Peningkatan kelemahan dari teori ini adalah tidak mempertimbangkan aspek permintaan dan penawaran atau proses politik. Model Baumol membagi ekonomi menjadi dua sektor, yaitu sektor progresif dan non-progresif. Sektor progresif dikarakteristikkan dengan peningkatan kumulatif produktivitas per jam kerja, yang timbul dari skala ekonomi dan perubahan teknologi. Dalam sektor non-progresif, produktivitas tenaga kerja meningkat lebih lambat daripada sektor progresif. Hasil Baumol tergantung pada perbedaan produktivitas antara dua sektor. Tapi tidak berarti bahwa peningkatan produktivitas dalam sektor non-progresif selalu nol.

Efek Ratchet

Model efek ratchet mengembangkan interaksi politik dengan arah yang berbeda. Mereka menganggap bahwa kebijakan pemerintah merupakan penghabisan dana negara. Sebaliknya, asumsi bahwa masyarakat tidak mau untuk membayar pajak. Pendapatan negara yang tinggi berasal dari pajak, sehingga sebagian masyarakat menolak untuk membayar pajak karena mereka tidak mendapatkan manfaat dari pengeluaran mereka. Model ratchet berpendapat bahwa pajak memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran dengan persetujuan dari para pembayar pajak untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.