Pelayaran Sungai dan Danau/Pengelompokan angkutan sungai dan danau

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Angkutan sungai[1] dan danau bisa dikelompokkan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

  1. Muara sungai dan bagian sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut seperti Palembang, Banjarmasin dan beberapa daerah lain dipengaruhi oleh pasang surut air sungai. Dapat digunakan oleh pelayaran laut sepanjang kedalaman alur mencukupi. Cocok untuk angkutan barang curah, peti kemas.
  2. Sungai besar yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut, bisa dilayari kapal laut sepanjang dilengkapi dengan pintu/lock yang sesuai dengan ukuran kapal.
  3. Perairan lebar atau danau yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut, angkutan dengan kapal khusus sungai, tongkang selalui pintu/lock, masih bisa digunakan untuk angkutan peti kemas.
  4. Terusan/canal sempit merupakan alur pelayaran buatan digunakan untuk angkutan ukuran kecil, tidak cocok untuk peti kemas

Prinsipnya semua perairan bisa dilayari sepanjang kedalaman alur dikendalikan, untuk itu di berbagai negara maju digunakan pintu/lock yang bisa mengendalikan kedalaman alur pelayaran sungai dan danau sehingga daerah yang bisa dihubungkan dengan pelayaran pedalaman menjadi lebih luas. Berdasarkan pengalaman di berbagai Negara di Eropah[2] dimana pemanfaatan alur pelayaran pedalaman di Indonesia perlu dikembangkan, untuk meningkatkan pemanfaatan angkutan pedalaman perlu diambil berbagai langkah :

  • Meningkatkan status angkutan pedalaman pada tingkat local, dalam hal ini kabupaten/kota, pada tingkat regional, dalam hal ini propinsi dan pada tingkat nasional terutama untuk angkutan yang melalui beberapa propinsi ataupun angkutan sungai yang masuk perairan laut.
  • Dengan demikian melakukan investasi infrastruktur angkutan pedalaman sehingga pada gilirannya akan memberikan manfaat jangka panjang dengan peningkatan perekonomian daerah yang terhubung dengan fasilitas perairan pedalaman yang bisa dilayari.

Referensi[sunting]

  1. Department for Transport, Transport Energy Best Practice: Planning for Freight on Inland Waterways. , Office of the Deputy of Prime Minister, London.
  2. Britain's Inland waterways, An Undervalued Asset, Inland Waterways Amenity Advisory Council, London 1996