Pembenahan Transportasi Jakarta/Implementasi Integrasi Angkutan Umum Berbasis Rel

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Latar Belakang[sunting]

  1. Kemacetan lalu lintas telah menjadi masalah serius di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Tingginya frekuensi dan volume perjalanan dengan kendaraan bermotor melebihi daya dukung jalan sehingga terjadi kemacetan lalu lintas. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pelayanan angkutan umum yang belum memadai, menyebabkan tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi.
  2. Beberapa konsep manajemen lalu lintas sudah diterapkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, namun belum memberikan hasil yang nyata. Bahkan kemacetan lalu lintas semakin hari tampak semakin parah. Telah banyak kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan lalu lintas, tidak hanya kerugian secara fisik (materi), namun juga psikis. Bahkan kemacetan lalu lintas telah berimbas negatif terhadap kinerja dan citra Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.
  3. Berdasarkan audiensi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dengan Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat pada tanggal 21 September 2010; dan audiensi DTKJ dengan Gubernur DKI Jakarta tanggal 27 Oktober 2010 diperoleh kesepakatan bahwa dibutuhkan suatu langkah strategis dan terpadu untuk mengatasi (mengurangi) kemacetan lalu lintas di Provinsi DKI Jakarta, yaitu melakukan Integrasi Angkutan Umum Berbasis Rel. Sebagai tahap awal menjadikan rute KRL Serpong-Sudirman (Serpong line) sebagai pilot project.
  4. Keberadaan dan pengelolaan angkutan umum berbasis rel (kereta api) melibatkan berbagai unsur. Atas dasar itu harus dilakukan koordinasi berbagai unsur terkait untuk implementasi integrasi angkutan umum berbasis rel dengan rute KRL Serpong-Sudirman (Serpong line) sebagai pilot project.
  5. Sebagai tindaklanjut: DTKJ memprakarsai acara temu unsur dengan format roundtable discussion tentang Implementasi Integrasi Angkutan Umum Berbasis Rel dengan Pilot Project Serpong Line.
  6. Pelayanan angkutan umum harus ditingkatkan. Kota Jakarta membutuhkan angkutan umum massal dengan kriteria:
  • Memiliki kapasitas angkut besar
  • Dapat menjadi pilihan masyarakat sehingga akan mengalihkan penggunaan kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan segera dengan biaya terjangkau dan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada
  • Ramah lingkungan

Tujuan[sunting]

Acara Diskusi ini bertujuan: Mempertemukan unsur-unsur terkait Pengelolaan Angkutan Umum Berbasis Rel untuk saling bertukar pikiran dan menyelaraskan pemahaman tentang Integrasi Angkutan Umum Berbasis Rel Pilot Project Serpong Line.

Keluaran (Output)[sunting]

Acara Diskusi ini diharapkan menghasilkan: Kesepakatan langkah-langkah konkret implementasi Integrasi Angkutan Umum Berbasis Rel Pilot Project Serpong Line.

Peserta[sunting]

Diskusi ini dihadiri unsur terkait Pengelolaan dan Integrasi Angkutan Umum Berbasis Rel Pilot Project Serpong Line, yaitu:

  1. Kementerian Perhubungan: Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian
  2. Kementerian Pekerjaan Umum: Dirjen Binamarga
  3. Kementerian ESDM:
  4. Kementerian Keuangan
  5. Bapenas
  6. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta: Deputi Gubernur Bidang Transportasi; Kepala Dinas Perhubungan
  7. Pemerintah Daerah Provinsi Banten: Gubernur Provinsi Banten
  8. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang : Bupati Kabupaten Tangerang
  9. Direktur PT. KAI
  10. Direktur PT. KAI Commuter Jabodetabek
  11. Dewan Transportasi Kota Jakarta

Acara dipandu Moderator dari DTKJ.

Prosedur Materi[sunting]

Pemaparan materi oleh DTKJ tentang Konsep Integrasi Angkutan Umum Berbasis Rel Pilot Project Serpong Line (Materi Sebagaimana Terlampir). Masing-masing unsur memberikan tanggapan dan masukan terhadap Konsep Integrasi Angkutan Umum Berbasis Rel Pilot Project Serpong Line.Moderator akan memandu diskusi dan pembahasan dengan mengangkat masalah terkait substansi antara lain:

  1. kelembagaan
  2. pendanaan,
  3. sarana prasarana,
  4. sistem tiket,
  5. jadwal perjalanan,
  6. integrasi terhadap moda angkutan lainnya (bis), dan
  7. jadwal implementasi kegiatan.

Moderator akan memandu perumusan langkah-langkah konkret implementasi Integrasi Angkutan Umum Berbasis Rel Pilot Project Serpong Line.

Susunan Acara[sunting]

  • 09:00 – 09:30 Registrasi
  • 09:30 – 09:45 Pembukaan:

Sambutan Pembuka : Ketua DTKJ[sunting]

  • 09:45 – 10:00 : Coffee Break
  • 10:00 – 10:30 : Presentasi DTKJ tentang Konsep Integrasi Angkutan Umum Berbasis Rel Ir. Iskandar Abubakar, MSc.
  • 10:30 – 12:00 : Pembahasan dan Diskusi, Moderator: Dr. Najid, MT.
  • 12.00 – 12.45 : ISHOMA
  • 12:45 – 15:30 : Perumusan Tindak Lanjut Implementasi Integrasi Angkutan Umum Berbasis Rel,Moderator: Dr. Bambang Pujantiyo, MSc.
  • 15:30 – 16.00 :Pembacaan Kesimpulan & Rekomendasi olehTulus Abadi, SH.

Penutup : Ketua DTKJ[sunting]

Waktu dan Tempat[sunting]

  • Hari/Tanggal : Kamis, 10 Februari 2011
  • Jam : 9:00 - 16:00 WIB
  • Tempat : Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 7 Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta Pusat

Susunan Kepanitiaan[sunting]

Penanggung Jawab : Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi.
Ketua Pelaksana : Nyoman Teguh Prasidha, ST, MT.
Sekretaris : Ir. A.R. Indra Tjahjani, MT
Koordinator Acara & Lokasi : Budi Rahayu
Pembicara : Ir. Iskandar Abubakar, MSc.
Moderator : Dr. Ir. Bambang S. Pujantiyo dan Dr. Ir. Najid
Notulis :
  • Talula Prihantini Aryati, SPSi.
  • Tiur Sarina M. Gultom, A.Md.
  • Agnes Irma Natalya, SE.
Tim Perumus Rekomendasi :
  1. Tulus Abadi, SH.
  2. Payaman Manik, SH, MMTr.
  3. Maurit Siburian, SE, MM.
  4. Hasbi Hasibuan, MSc.
  5. AKBP Drs. Kanton Pinem, MM.
Bendahara : Sekretariat DTKJ
Publikasi : Sekretariat DTKJ
Dokumentasi : Sekretariat DTKJ
Konsumsi : Sekretariat DTKJ

Notulensi[sunting]

Pengguna angkutan umum berbasis rel masih jauh dari harapan masyarakat. Kenyamanan belum berpihak pada pengguna, karena kereta api menjadi kendaraan favorit. Jumlah pengguna angkutan umum sebanyak 2 juta.

Kerugian kemacetan terhadap waktu dan biaya 28.1 triliun Pemerintah mengeluarkan 17 langkah upaya untuk mengatasi kemacetan Network Ring Radial. Untuk mengangkut 500 rb.. sampai saat ini sdh sangat bagus. Seluruh lintasan sdh double track. Peluang meningkatkan kapasitas sangat tinggi. Adanya level crossing mengakibatkan angka kemacetan yang tinggi. Jaringan sdh ditingkatkan namun belum terintegrasi. Frekwensi 20 menit dapat ditingkatkan menjadi 6 menit kalau idak ada level crossing. Sehingga dapat memindahkan penggunaan kend pribadi ke angk umum. Kelas Eko, Eko AC dan Ekspres sdh ada dengan frekensi 19 menit, laka diwimpang tinggi. Kondisi kumuh pedagang asongan banyak. Perlu komitmen dengan adanya:

  • leadership
  • melakukan optimalisasi KA sub urban

Rencana yang diusulkan Serpong Lane

Alasan :

  • melalui BSD dan Bintaro Jaya
  • demand tinggi dan kapasitas angkut 20.000 penumpang.
  • Persiapan sarana prasarana sudah ada park and ride
  • dan double track.

Route Radial di pusat kota merupakan potensi untuk pengembangan wilayah. TOD menjadi acuan, peluang besar dengan memanfaatkan park and ride. Sebaiknya di Tanah Abang tidak terputus. Pak Tunjung siap menyediakannya ,di sepanjang lahan disediakan oleh pemeritah sebanyak 20 ha.

Wakil menteri PU setuju dengan konsep revitalisasi yaitu dengan membuat Fly Over dan Underpass. JPO dibangun untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda motor. Peran pemerintah = infrastruktur (dirjen ka ok) Kement PU = mendukung menbangun FO dan UP bersma pemda Menneg BUMN mereformasi PT KAI Komuter dan KA Meneg ESDM untk catu daya

Mengembangkan akses menuju stasiun, ikut mengembangkan fasilitas parkir untuk mobil, sepeda motor dan sepeda. Integrasi dengan swasta dalam rangka pengadaan rollingstock, ticketing, pelayanan feeder bus diserahkan kepada private sector DTKJ sudah mengusulkan sistem perpakiran kepada Gubernur. Dengan usulan : CBD dinaikkan 5 kali. Diharapkan pihak DPRD menyetujui, di Loop line termasuk Blok M 3 kali dan diluar loop line 1 x. Usulan ini dipandang sebagai usulan yang

  • sangat bersinergi dengan 17 langkah usulan pemerintah
  • perlu penyediaan lahan untuk menambah kapasitas
  • menganggap bahwa TOD perlu dikembangkan

Direktur PT Kereta Commuter Jakarta (KCJ) mengatakan anak perusahan PT KAI yang berdiri tahun 2008, saat ini sedang dalam masa persiapan untuk menjadi operator menyelenggara sarana Pada 2011 KCJ beroperasi sebagai penyelenggara dengan menyewa kereta dari PT KA dan menyelenggarakan KA AC, sesuai 17 langkah instruksi Pemerintah yaitu pada point 3 dan 5.

KCJ akan melaksanakan System tiketing multi bank melalui e ticketing. Pelaksanaan park and ride akan dilaksanakan pada th 2011-2012 dan akan ada taxi rank untuk melayani beberapa stasiun. Dengan dilaksanakan re routing untuk pengoperasian kereta dengan 1 loop dan 1 feeder

Dinas Perehubungan Bp Benhard Sementara Dinas Perhubungan memaparkan Konsep integrasi dari sudut pandang dinas. Kebutuhan 20.7 juta perjalanan perhari dengan menggunakan kendaraan bermotor sebanyak 6,7 juta , 1,4 juta diluar DKI. Sedangan Angkutan umum hanya 1.5 % untuk melayanji 95 % perjalanan. Dan pada tahun 2010tercatat Biaya kemacetan sebesar Rp 42,1 M Integrasi KA dan TJ akan dilaksanakan untuk

  • Dukuh Atas
  • Koridor IX stasiun Cawang

Sudah ada upaya untuk program pengembangan integrasi

  • system tiket
  • electronic ticketing

Diskusi :[sunting]

Koordinasi belum sama, hasilnya kurang bermanfaat. Kalau ingin melayani untuk mendapat perlakuan lebih baik, harus berani menanggalkan kepentingan masing2. harus antusias mensupport.

  • semua pihak pemangku kepentingan di ka harus mendukung dengan eliminir kepentingan pribadi.
  • Dengan pemda mengalihkan perpindahan batubara, pemda membeaskan lahan 11 m , dirjen ka membangun, PT Ka mengoperasikan. Pelindo menyiapkan lahan, PU menyiapkan FO. Pemda Jabar sdh membebaskan lahan sepanjang 3 km untuk sepur simpang.
  • Shotcut pilot prject. Terutama di tanah abang sehungga beban di sta berkurang. Pemda DKI diminta membantu unt menyediaakan lahan untu shortcut.
  • Perlintasan sebidang penyebab kecepatan KA tidak optimal.
  • Beberapa persyaratan UU 23, tidak boleh ada perlintasan sebidang. Sdh ada perijinan unt FO dan UP. dengan syarat perlintasan harus ditutup.

Contoh roxy sdh ada FO namun msh ada lintasan sebidang.

  • sterilisasi terhadap penghuni liar
  • Sinergi ant BUMD. PT KA, PT KAI Komuter agar membantu sterilisasi.
  • Pilot project secara spesiifik Serpong

Perlu Re Arrangement agar dilakukan disekitar jalan Bendi. Keb lama dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung upaya kita. Rehabilitasi stasiun sudah baik. Stasiun Sudirman merupakan prototype dari stasiun Palmerah. Dalam menyusun Detail Engineering Design (DED) supaya dibicarakan dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai Perencanaan Tata Ruang.

Masalah TOD dan peran BSD dan Bintaro.

  • BSD dan Bintaro tidak pernah memikirkan pergerakan manusia untuk menuju stasiun, dan hanya mengandalkan akses minimal yang ada. Bagaimana caranya agar transportasi massal juga dipikirkan oleh para pengembang BSD dan Bintaro

Beberapa waktu BSD sudah presentasi, ingin membangun stasiun di dekat stasiun Serpong yang ada. Disain sesuai strata di BSD dan akan diserahkan kepada kita. PT KCJ diminta merespon. Bintaro sampai dengan Jurang Mangu luas. Mereka ingin kerjasama menata stasiun dengan menata akses ke stasiun dan jalan tol langsung ke arah Ciputat dengan menggunakan lahan PT KA dan Pemda.

  • Dan perlu memperhatikan legalitasnya agar tidak ada proses pengadilan.
  • Park and ride sudah berjalan di Serpong, Bintaro dan Jurang Mangu
  • Meninggikan track di Pondok Ranji akibat pembangunan jalan tol

Sistem sinyal dan sub station untuk komuter sudah diatur tidak ada yang menyusul. Shortcut untuk memperbaiki loop line.

  • Masalah free rider dan sterilasasi stasiun, upaya untuk menghilangkan penumpang diatas atap tidak mudah. Perlu dieliminir, system tiketing di swastakan supaya tidak banyak yang lost. Peran masyarakat juga perlu ditingkatkan.

Agar forum ini membuat action plan dengan menanggalkan atributnya masing2. dengan agenda secara periodic.

Persilangan yang sudah dilakukan : Penataan simpang, dengan simpang liar sudah ditutup Pemasangan ballast

Masukan :[sunting]

  1. Revitalisasi AU apa yang akan dicapai, goal, pelayanan, orang pekerja di AU hidup layak? Pelayanan AU kurang ada kesungguhan. UU 23 th 2009 tentang jaringan trayek. Bagaimana tindakan Dinas perhubungan
  2. Serpong Line dengan Rp 1.5 T kegiatannya apa?
  3. Implementasi pendanaannya siapa?
  4. Penghapusan trayek yang bersinggungan dengan koridor IX. Apa akan ada pembangunan halte di dekat gedung DPR ?
  5. Pembangunan JPO suatu kemunduran
  6. Pemerintah tidak kompak, apa tidak ada komunikasi di pemerintah sendiri

Jawaban[sunting]

Trayek yang bersinggungan 50 % ke atas Pelayanan door to door disesuaikan willingness to work. Perpindahan shelter Sudirman dan Bendungan Hilir sudah disesuaikan. Tidak mudah minta peran serta private sector untuk share terhadap aksesibilitas. Sekitar Senayan sudah disesuaikan. Tujuan pelayanan terhadap para pekerja lebih terjamin, kinerja Angkutan Umum Untuk ticketing sudah dibicarakan dengan multi bank Investor dan PT KCJ sudah bertemu .

DTKJ berharap bahwa kapasitas angkut bisa meningkat. Dengan memperkecil headway, menyebabkan tidak adanya level crossing. Biaya terbesar yang ada terserap untuk penghapusan level crossing. Masalah Tanah Abang, perlu dibangun shortcut. DTKJ akan menyarankan kepada pemda untuk pembebasan tanah. Manfaat akan dirasakan oleh msyarakat. Level crossing wajib, sinyal, JPO tinggal diatur peruntukannya. 80% populasi Jabodetabek adalah kendaraan bermotor. Sehingga kombinasi dapat diatur. Akan diuraikan lebih rinci lagi tentang action plan. Masalah pembebasan tanah akan disampaikan ke Pemda.. DTKJ akan menjembatani.

JPO secara tidak langsung sudah dimanffaatkan oleh pengguna sepeda motor Park & Ride juga disediakan untuk pengguna sepeda. Smartcard sebaiknya multibank bukan hanya bank DKI

DTKJ akan menghubungi stakeholder Akan mencari solusi untuk revitalisasi angkutan umum Kata kunci bahwa persamaan persepsi antar pemerintah dan pemangku kepentingan, sehingga ego sektoral bisa dihilangkan. Perlu penegakan hukum, misalnya tidak bayar di angkutan umum.