Pembenahan Transportasi Jakarta/Penerapan Local Area Traffic Management

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas

Permasalahan kemacetan lalu lintas memang sudah sedemikian kompleksnya, semakin lama semakin banyak jalan yang mengalami kemacetan lalu lintas yang pada gilirannya akan mengakibatkan waktu perjalanan semakin lama. Permasalahan kemacetan bukan dominasi dari kapasitas jalan saja, tetapi juga sebagai akibat pengaturan lalu lintas yang keliru yang dapat dipecahkan secara lokal. Untuk itu perlu dilakukan Local Area Traffic Management oleh Dinas Perhubungan dengan pendekatan sebagaimana berikut ini.

Permasalahan Kemacetan Lalu Lintas[sunting]

Permasalahan kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan yang terus tumbuh yang senantiasa harus dicarikan solusinya, yang ditandai dari :

  1. Waktu tempuh dari satu titik menuju ke titik lain di dalam kota Jakarta semakin hari semakin lama, yang memaksa masyarakat pengguna transportasi untuk berjalan lebih awal, atau beralih dari angkutan umum ke kendaraan pribadi, ataupun beralih ke sepeda motor.
  2. Jumlah titik dimana kemacetan terjadi semakin banyak dan waktu tunda di masing-masing titik kemacetan semakin panjang.
  3. Kualitas udara dan kualitas hidup masyarakat Jakarta yang terus turun dari hari ke hari.

Saran Pada Pemerintah Daerah[sunting]

1.Perlu membentuk beberapa gugus tugas dimasing-masing wilayah DKI Jakarta yang bertugas untuk

  • Menginventarisasi infrastruktur transportasi yang berada diwilayahnya
  • Menginventarisasi kinerja operasional lalu lintas diwilayahnya yang meliputi: kecepatan perjalanan lalu lintas pada setiap koridor yang ada dalam wilayahnya; waktu tundaan di persimpangan; angka kecelakaan yang terjadi pada masing-masing ruas/simpang;
  • Menganalisis kondisi lalu lintas untuk menemukan akar permasalahan;
  • Mencari solusi lokal dengan penerapan skema-skema Local Area Traffic Manajement;
  • Menerapkan usulan yang diajukan, dengan pendekatan maksimalisasi jaringan yang ada dengan biaya rendah.

2.Penanggung jawab untuk kawasan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

Contoh Kasus[sunting]

Kasus yang diangkat adalah penanganan kemacetan yang terjadi pada jalan Pakubowono di Wilayah Jakarta Selatan yang setiap paginya mengalami kemacetan yang diakibatkan kesalahan pengelolaan penggunaan ruang jalan, dengan sedikit pembenahan dapat melancarkan arus pada jalan Pakubuono. Harapan selanjutnya adalah agar Pemda membentuk Satuan Kerja yang menangani Manajemen Lalu Lintas Kawasan Lokal (Local Area Traffic Management) sekurang-kurangnya sebanyak kecamatan yang ada di Jakarta.

Langkah yang dilakukan dapat dilihat dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi infrastruktur transportasi[sunting]

Jalan yang akan dikelola

Inventarisasi prasarana diawali dengan mencuplik peta dasar jaringan jalan yang akan di lakukan pengelolaan lalu lintas nya, secara mudah dapat menggunakan peta yang di unduh dari Google Map. Selanjutnya dilakukan inventarisasi terinci di lapangan terhadap aspek-aspek sebagaimana berikut ini:

  • Panjang ruas
  • Lebar
  • Radius belokan,
  • Median dan pulau-pulau lalu lintas
  • Akses bangunan dan jalan
  • Bahu, Trotoar
  • Landuse
  • Perambuan yang digunakan

2. Menginventarisasi kinerja operasional lalu lintas[sunting]

Diagram ruang waktu

Menginventarisasi kinerja operasional lalu lintas diwilayahnya yang meliputi:

  • Membagi ruas Pakubuono kedalam bagian ruas jalan;
  • Mengukur kecepatan lalu lintas pada bagian ruas jalan;
  • Mengukur waktu tundaan di persimpangan;
  • Angka kecelakaan yang terjadi pada masing-masing bagian ruas/simpang dalam bentuk Black Spot Map yang dirinci lebih lanjut dari type kecelakaan yang terjadi (Apakah Depan dengan depan, depan dengan samping atau samping dengan samping), jenis kendaraan yang mengalami kecelakaan;

Dari seluruh informasi kinerja selanjutnya dibuat Diagram Ruang Waktu sebagaimana terlihat dalam gambar. Semakin curam kurvanya semakin rendah kecepatan perjalanan pada bagian ruas jalan tersebut, yang diakibatkan gangguan kelancaran. Sedang untuk data kecelakaan diolah secara tersendiri dengan melakukan analisis konflik yang terjadi.

3. Analisis kondisi lalu lintas[sunting]

Letak permasalahan, adanya dua persimpangan yang mengakibatkan antrian yang panjang

Dari informasi yang diperoleh dari tahap kedua selanjutnya dilakukan analisis terhadap kinerja operasional beserta informasi yang diperoleh dari hasil inventarisasi jalan yang dilakukan pada tahapan pertama. Analisis mencakup hal-hal sebagai berikut:

  • Nisbah volume dengan kapasitas yang bisa diperoleh dari data volume lalu lintas yang diperoleh berdasarkan survei dengan kapasitas yang dihitung berdasarkan informasi geometri jalan;
  • Kecepatan lalu dan hambatan yang terjadi yang kemudian dimasukkan kedalam diagram ruang waktu untuk menentukan dimana kelambatan terjadi;
  • Arus membelok di persimpangan terkait dengan pengukuran tingkat kejenuhan persimpangan;
  • Konflik lalu lintas untuk mengukur sejauh mana konflik yang terjadi menghambat kelancaran lalu lintas.

4. Usulan Solusi[sunting]

Pengaturan yang diusulkan

Dengan melakukan beberapa pengaturan yang sifatnya sederhana dengan hanya melarang beberapa gerakan belok kanan akan mengurangi hambatan pada koridor jalan Pakubuwono. Untuk penerapannya hanya membutuhkan pemasangan beberapa buah rambu larangan dan rambu perintah, papan pendahulu jurusan serta perubahan geometrik jalan yang menyangkut perbaikan radius tikung, pembangunan pulau lalu lintas/pulau pengarah dan perubahan pada median jalan. Biaya yang dibutuhkan relatif tidak terlalu besar.

Saran kepada Dinas Perhubungan[sunting]

Ada beberapa saran yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan untuk ditindak lanjuti antara lain:

  1. Membuat petunjuk operasional pelaksanaan Local Area Traffic Management
  2. Membentuk Satuan Kerja yang bertanggung jawab melakukan monitoring, analisis dan evaluasi di wilayah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja yang bersangkutan (Disarankan satu Satuan Kerja untuk satu Kecamatan)
  3. Setiap satuan kerja diberi anggaran untuk melakukan tugasnya.
  4. Kepala Suku Dinas mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh Satuan Kerja