Yunani Kuno/Pemerintahan

Dari Wikibuku bahasa Indonesia, sumber buku teks bebas

Orang Yunani kuno memiliki banyak bentuk pemerintahan, karena ada banyak negara kota di Yunani kuno, dan masing-masing memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Selain itu, gagasan tentang pemerintahan yang baik juga terus berubah seiring waktu.

Aristoteles membagi Ke Dalam 1055 pemerintahan di Yunani menjadi beberapa bentuk, antara lain monarki, oligarki, tirani, dan demokrasi. Pembagian ini masih seirng dipakai oleh sebagian besar sejarawan. Sebagian besar kota di Yunani pada awalnya menerapkan monarki, kemudian berganti oligarki, kemudian tirani, kemudian demokrasi, namun pada tiap periode ada beberapa negara kota yang menggunakan sistem yang berbeda-beda pula, bahkan ada beberapa yang tidak pernah menerapkan tirani atau demokrasi sama sekali.

Pada Zaman Perunggu Akhir, disebut periode Mykenai, antara tahun 2000 SM dan 1200 SM, semua negara kota Yunani tampaknya menerapkan monarki yang dipimpin oleh raja. Naskah Iliad karya Homeros menceritakan banyak raja yang berkuasa di kota-kota Yunani, di antaranya Agamemnon dan Theseus. Beberapa istana raja dari masa ini berhasil ditemukan oleh para arkeolog.

Setelah Zaman Kegalapan berakhir, hanya sedikit negara kota Yunani yang masih memiliki raja. Salah satunya adalah Sparta, yang tak hanya mempertahankan jabatan raja, namun juga memiliki dua raja yang berkuasa bersama-sama. Pada masa perang, salah satu raja biasanya tetap tinggal di kota sementara yang satunya pergi berperang. Sebagian besar negara kota pada periode Arkaik menerapkan sistem oligarki, yang mana pemerintahan dipimpin oleh para aristokrat (orang kaya). Kemudian pada tahun 600-an SM dan 500-an SM, banyak negara kota yang dipimpin oleh tiran. Tiran biasanya merupakan seorang aristokrat yang berhasil memperoleh banyak sekali dukungan dari orang miskin.

Yunani pada periode Arkaik

Pada tahun 10 SM, negara kota Athena menciptakan pemerintahan demokrasi pertama, dan dengan cepat negara-negara kota Yunani lainnya meniru Athena. Bahkan negara-kota yang bukan Yunani, seperti Kartgo dan Romawi, mencoba-coba sistem ini dengan cara memberi lebih banyak kekuasaan pada orang miskin. Namun demokrasi Athena tidak benar-benar memberi kekuasaan pada setiap orang. Sebagian besar orang Athena tetap tak dapat memilih, terutama perempuan, budak, anak-anak, dan orang asing. Selain itu, pada masa ini Athena menguasai banyak negara kota Yunani lainnya, dan rakyat dari kota yang dikuasai oleh Athena juga tak dapat memilih.

Yunani pada masa kekuasaan Athena

Dan pada masa ini masih banyak pula negara kota Yunani yang tetap menerapkan pemerintahan oligarki, tirani, atau monarki.

Pada tahun 300-an SM, sebagian besar Yunani ditaklukan oleh raja Philippos dari Makedonia. Dengan demikian, Yunani pun mengalami pemerintahan monarki. Secara resmi, Philippos sebeanrnya hanya memimpin sebuah persekutuan negara-negara kota Yunani, namun pada praktiknya dia bertindak seperti seorang raja. Athena dan kota-kota Yunani lainnya masih dapat menjalankan demokrasi dan oligarki mereka menyangkut urusan dalam kota, namun itupun harus dengan persetujuan raja Makedonia. Kepemimpinan atas Yunani berganti setelah Philippos meninggal dan digantikan oleh putranya, Aleksander Agung.

Yunani pada masa kekuasaan raja Philippos Ii

Setelah Aleksander meninggal pada tahun 323 SM, daerah kekuasaannya di Yunani diperintah oleh para raja Makedonia, hingga secara berangsur-angsur Yunani ditaklukan oleh Romawi antara 200 SM dan 146 SM. Sejak itu, Yunani menjadi provinsi Romawi. Setelah Kekaisaran Romaw Barat runtuh, Yunani masih tetap menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Timr, yang disebut juga Kekaisaran Bizantium. Pada tahun 1100an dan 1200-an M, sebagian Yunani dikuasai oleh bangsa Norman. Mereka membangun kastil-kastil dan berkuasa sebagai raja. Dan akhirnya pada tahun 1400-an M, Kesultanan Utsmaniyah, yang merupakan orang-orang Turk, menguasai Yunani.

Berikut ini adalah sejarah mengenai pemerintahan di beberapa negara kota yang terkenal di Yunani kuno: